Pemerintah Luncurkan Portal Aksesi OECD, Ini Tujuannya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan portal Aksesi Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta.

Peluncuran ini dilakukan oleh Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, serta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

"Portal ini diluncurkan sebagai langkah awal untuk memulai proses aksesi OECD," ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait peluncuran tersebut, Kamis (3/10/2024).

Peluncuran portal aksesi ini merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 17 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Nasional OECD.

Airlangga menjelaskan bahwa tim ini terdiri dari 64 kementerian dan lembaga yang akan bekerja sama untuk mempersiapkan initial memorandum, yang diharapkan dapat diselesaikan pada Desember 2024.

"Tim nasional ini akan bermitra dengan 26 komite di OECD dan mematuhi 243 standar atau instrumen yang telah ditetapkan," tambahnya.

Demi Transparansi

Airlangga juga menyebutkan bahwa portal aksesi OECD ini diperkenalkan melalui platform digital INA, yang bertujuan untuk mempercepat proses kerja dan transparansi dalam proses aksesi.

"Platform ini merupakan upaya untuk mempercepat dan mempermudah proses aksesi Indonesia secara digital. Ini adalah yang pertama dilakukan oleh Indonesia dalam proses aksesi ke OECD," jelas Menko Airlangga.

2 dari 2 halaman

Butuh Waktu Panjang

Proses aksesi ini, menurut Airlangga, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Beberapa negara lain membutuhkan hingga tiga tahun untuk menyelesaikan proses tersebut. Namun, Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang memulai dan diterima dalam proses aksesi OECD.

"Ini adalah proses panjang. Berbagai negara memerlukan waktu hingga tiga tahun. Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang mendaftar dan sudah diterima dalam proses aksesi," tambah Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa Thailand juga sedang mengajukan permohonan aksesi ke OECD, dan prosesnya sedang berjalan.

"Thailand akan segera menyusul. Mereka telah mengajukan permohonan aksesi dan sedang menjalani proses di OECD. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan dikumpulkan baik secara daring maupun offline," tuturnya.

Airlangga berharap bahwa semangat dalam proses aksesi ini dapat terus dijaga untuk memperkuat perekonomian nasional, sehingga Indonesia memiliki standar layanan publik yang setara dengan negara-negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas USD 20.000.

"Kami berharap ini menjadi salah satu tolok ukur untuk mencapai target tersebut sebelum tahun 2045," pungkasnya.