KPPU Endus Praktik Monopoli Avtur, Bagaimana Kondisi Sebenarnya?

Menurut Raden, sebenarnya Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan menciptakan iklim usaha sehat dan mencegah praktik monopoli di sektor energi, termasuk sektor avtur.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak penerbangan di bandar udara menjadi salah satu aturan acuan PPN dalam penyediaan avtur di 72 DPPU tersebar di seluruh Nusantara.

Selain regulasi-regulasi tersebut, terdapat pula penugasan oleh Pemerintah kepada Pertamina untuk memasok avtur di bandara-bandara tertentu, terutama di daerah terpencil. Penugasan ini bertujuan memastikan ketersediaan avtur di seluruh wilayah Indonesia dan mendukung pengembangan daerah.

Implikasinya, Pertamina tak hanya fokus melayani penyediaan avtur pada bandara besar, namun juga bandara-bandara kecil/perintis yang secara komersial tidak profitable sebab rendahnya tingkat permintaan.

"Mungkin atas pertimbangan inilah pada Bab II pasal 3 ayat 3 peraturan BPH Migas diatas meregulasikan bahwa Pemerintah mewajibkan badan usaha yang melaksanakan penyediaan avtur penerbangan untuk mengutamakan produksi kilang dalam negeri," kata dia.

"Celakanya pasal 3 ayat 3 itu dianggap KPPU tidak memihak ke pihak swasta dan menghalangi persaingan sehat, dimana dalam aturan BPH itu persyaratan diatur sedemikian ketat sehingga memosisikan Pertamina lebih unggul di bidang usaha penjualan avtur di Indonesia," sambung Raden.

Dia berpendapat, ini menjadi sumber munculnya tuduhan dugaan monopoli terhadap Pertamina. Oleh karenanya tak heran jika baru-baru ini atas nama persaingan sehat, KPPU mendesak agar BPH Migas merevisi peraturan No. 13/2008 tersebut guna membuka ruang multiprovider avtur dan menghapus monopli Pertamina.

Menarik untuk dicatat bahwa Ketua KPPU saat ini adalah mantan Ketua BPH Migas yang telah 8 tahun berkarya disana. Selama masa jabatannya di BPH Migas, beliau tentu sangat memahami proses bisnis avtur Pertamina dan regulasi-regulasi yang berlaku.

"Bila sekarang KPPU menuding Pertamina melakukan praktik monopoli dan meminta agar BPH Migas merevisi aturan penyediaan avtur, hal ini tentu aneh dan menimbulkan pertanyaan besar," tutur Raden.

Apakah selama ini direksi Pertamina tak mampu menjaga komunikasi dan hubungan baik yang telah lama terjalin dengan mantan Ketua BPH Migas?

Selain itu, menurut Raden, tuduhan monopoli terhadap Pertamina dalam penyediaan avtur adalah sebuah upaya sistematis untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah yang jauh lebih serius, yaitu dugaan praktik kartel yang merajalela di industri penerbangan nasional.

Alih-alih fokus pada perusahaan energi nasional yang telah terbukti berkomitmen terhadap persaingan sehat, KPPU justru terjebak dalam sebuah permainan yang dirancang melindungi kepentingan segelintir pemodal besar di sektor penerbangan.

Meski telah berlaku persaingan terbuka dimana perusahaan swasta dapat turut dalam tender/lelang pemerintah untuk mendapatkan hak pasok avtur di bandara-bandara tertentu; dan walaupun pemerintah telah melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja penyedia avtur (termasuk Pertamina), namun tuduhan monopoli avtur Pertamina tetap gencar disuarakan.

Raden memaparkan setidaknya ada beberapa kemungkinan motif yang mendasari gencarnya isu monopoli.

Pertama, motif persaingan bisnis. Perusahaan swasta yang bermain di bisnis avtur mungkin merasa tertekan atas dominasi Pertamina yang memiliki sarfas penunjang dan penyimpanan avtur terlengkap melayani banyak DPPU.

Untuk mengurangi tekanan persaingan dan agar sarfas milik Pertamina dapat dimanfaatkan bersama oleh pihak swasta (memakai skema open access & toll fee untuk sarfas pipa; dan untuk sarfas storage tank menggunakan skema co-mingle) lantas disebarkanlah isu monopoli guna melemahkan posisi Pertamina.

Dengan begitu pihak swasta dapat berbisnis avtur tanpa perlu berinvestasi besar membangun sarfas sendiri. Cukup pakai sarfas Pertamina. Disamping itu perusahaan penerbangan mungkin merasa harga avtur yang ditetapkan oleh Pertamina terlalu tinggi.

Dengan menuding Pertamina melakukan monopoli, publik dan banyak pihak diharapkan dapat mendesak Pertamina untuk mengevaluasi dan memangkas harga avtur.

Kedua, motif politis. Keberadaan BUMN seringkali dipakai sebagai alat politis guna menekan pemerintah atau pihak-pihak tertentu yang dianggap berkuasa.

Isu monopoli dapat dipakai untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah lain yang lebih kompleks, seperti rusaknya demokrasi, masalah ekonomi, atau ketimpangan sosial.

Ketiga, motif ketidakpahaman. Salahpaham memahami peran BUMN. Pertamina sebagai BUMN memiliki peran strategis dalam menjaga pemerataan penyediaan avtur dan ketahanan energi nasional.

Pihak tertentu mungkin tak memahami peran strategis ini. Atau memahami namun tak peduli. Perlakuan khusus dalam regulasi serta privilege yang didapat sebab melaksanakan penugasan pemerintah disalahartikan sebagai bentuk monopoli.

KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha memiliki peran penting dalam mengungkap praktik-praktik yang merugikan konsumen. KPPU dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di sektor penerbangan, serta melindungi kepentingan konsumen dengan melakukan hal-hal berikut.

Pertama, perkuat pengawasan terhadap Maskapai. KPPU perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik bisnis maskapai penerbangan, khususnya terkait dengan dugaan praktik kartel.

Kedua, lindungi konsumen. KPPU perlu mengambil langkah-langkah konkrit untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tak sehat semacam kartel.

Langkah tersebut dapat berupa koordinasi dengan lembaga pemerintah maupun institusi terkait serta mendorong seluruh pelaku usaha sektor penerbangan (termasuk maskapai dan penyedia avtur) untuk meningkatkan transparansi dalam menjalankan bisnisnya.

Ketiga, berhentilah menghembuskan isu/wacana tak produktif. Lakukan penyelidikan holistik dan objektif pada pelaku usaha penerbangan.

"Jangan terjebak dalam permainan yang merancang perlindungan bisnis justru untuk kepentingan kelompok elit tertentu di bisnis penerbangan," ujar Raden.

Dia juga mendesak KPPU untuk fokus pada masalah yang sebenarnya dan menghentikan upaya-upaya menjatuhkan BUMN penyedia avtur yang justru telah banyak berjasa bagi bangsa dan negara.

"Sudah saatnya KPPU kembali ke jalur yang benar dan fokus pada perlindungan konsumen. Dengan mengungkap praktik kartel di antara maskapai penerbangan kita dapat menciptakan pasar penerbangan yang lebih kompetitif, efisien, dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutup Raden.