Catat, Masalah Tenaga Honorer Bakal Beres di Era Prabowo

Ribuan guru honorer dari berbagai daerah demo — Ribuan guru honorer dari berbagai wilayah duduk di ruas jalan Asia Afrika Jakarta, Selasa (15/9/2015). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, memastikan penyelesaian status tenaga honorer akan diselesaikan pada Desember 2024 mendatang. Total tenaga honorer yang akan ditangani mencapai 1,7 juta dari 2,3 juta yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Nah, PPPK insya Allah Desember kita selesaikan. Dari total 1,7 juta, PR kita dari 2,3 juta, yang terdaftar di database BKN," kata Azwar Anas saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Program 100 Hari Menpan RB, Bereskan Masalah PNS dan Honorer di Kabinet Merah Putih

Adapun kata Anas, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), serta beberapa intansi lain telah mengusulkan formasi sebanyak 1,2 juta untuk tahun ini.

"Tahun ini formasinya yang diusulkan 1,2 juta dari Pemda dan lain-lain," ujarnya.

Namun, disamping itu ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam penyelesaian status tenaga honorer ini, salah satunya terkait kesiapan anggaran Pemda. Sebab beberapa daerah masih mengalami keterbatasan anggaran lebih dari 30 persen. Hal itulah yang membuat Pemda belum bisa mengusulkan formasi untuk PPPK penuh waktu.

"Tetapi ada beberapa daerah ada kendala. Salah satunya misalnya gaji dari, sorry, kesiapan anggaran PEMDA itu kadang sebagian melampaui 30 persen. Sehingga mereka tidak bisa mengusulkan formasi untuk PPPK penuh waktu," katanya.

Database BKN

Kendati begitu, Azwar Anas mengatakan para tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam database BKN tidak perlu khawatir, lantaran mereka masih bisa bekerja seperti biasa, dan dipastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Selama teman-teman sudah masuk di database BKN, mereka tetap bisa bekerja seperti sediakallah. Karena tidak akan ada PHK, karena mereka tinggal masuk di PPPK penuh waktu ataupun paruh waktu," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

BKN Buka Seleksi PPPK 2024, Kesempatan Kantongi Gaji Rp 8,5 Juta Sebulan

Peserta Tes SKD CPNS 2021 di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024. Ada gaji yang cukup besar bagi peserta yang lolos seleksi.

Diketahui, BKN membuka 115 formasi untuk 4 jabatan pada Seleksi PPPK 2024 ini. Tercatat, ada pendapatan atau gaji dengan rentang Rp 5,8 juta hingga Rp 8,5 juta per bulan bagi yang lolos.

Adapun 4 jabatan tersebut yakni Operator Layanan Operasional, Penata Layanan Operasional, Pengadministrasian Perkantoran, dan Pengelola Layanan Operasional.

Jabatan Operator Layanan Operasional berkesempatan mendapat gaji Rp 5,8 juta hingga Rp 6,5 juta per bulan.

Jabatan Penata Layanan Operasional bisa mendapat gaji Rp 7,3 juta - Rp 8,1 juta per bulan. Lalu, gaji Rp 7,7 juta - Rp 8,5 juta per bulan khusus untuk penempatan di Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Jabatan Pengadministrasian Perkantoran bisa mendapat gaji Rp 5,8 juta - Rp 6,5 juta. Kemudian, gaji Rp 6,1 juta - Rp 6,8 juta per bulan khusus untuk penempatan di Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Jabatan Pengelola Layanan Operasional berkesempatan mendapat gaji Rp 6,5 juta - Rp 7,3 juta per bulan. Serta, kesempatan gaji Rp 6,8 juta - Rp 7,6 juta per bulan khusus untuk penempatan di Kantor Regional IX BKN Jayapura.

3 dari 3 halaman

Kebutuhan BKN

Melihat Peserta Ikuti SKD CPNS 2021 di Banda Aceh — Sejumlah peserta mengikuti tes SKD CPNS 2021 di Banda Aceh, Selasa (14/9/2021). Tes SKD berlangsung pada 14 -18 September 2021. (AFP/Chaideer Mahyuddin)

Kebutuhan PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan bagi pelamar:

Pertama, Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau

Kedua, tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN), yang terdiri atas:

Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atauPegawai yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

Infografis Formasi Penerimaan CPNS 2019. (Liputan6.com/Triyasni)

PPPK
Organisasi
PPPK merupakan singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Lihat Selengkapnya
PPPK
CPNS
Bisnis
CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
Lihat Selengkapnya
CPNS
PHK
Tokoh
PHK adalah Pemutusan Hubungan Kerja, itu berarti seorang karyawan sudah diputuskan hubungan kerja dari perusahaan.
Lihat Selengkapnya
PHK
PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
Prabowo Subianto
Tokoh
H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo adalah seorang pengusaha, politisi, dan mantan perwira TNI Angkatan Darat.
Lihat Selengkapnya
Prabowo Subianto
Tenaga Honor
Tenaga Honorer
Honorer
Prabowo