Keuangan Syariah Bisa Jadi Solusi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu dalam Taklimat Media “Arah Pemulihan Ekonomi 2021 dan Isu Fiskal Terkini”, Jumat (1/10/2021).

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengatakan sektor keuangan syariah bisa menjadi salah satu opsi solusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Keuangan publik Islam tidak hanya menawarkan model alternatif dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pendekatan holistik yang berakar pada maqasid al-syariah, yang bertujuan untuk melayani kesejahteraan masyarakat secara luas," kata Febrio dalam Konferensi Keuangan Syariah Tahunan ke-8, AIFC 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (4/10/2024).

Adapun kata Febrio, Indonesia sendiri telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan keuangan sosial Islam, seperti wakaf dan zakat. Pada tahun 2023, pengumpulan dana melalui Instrumen Sosial Keuangan Islam (ISF) di Indonesia totalnya mencapai lebih dari Rp 34,7 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar untuk dampak sosial yang positif.

Lebih lanjut, Febri menyampaikan bahwa keuangan Islam terus berkembang yang mencakup berbagai aspek ekonomi. Oleh karena itu, AIFC 2024 menjadi forum penting, khususnya bagi para pengampu kepentingan, serta bagi para pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan praktisi dari berbagai sektor untuk berdiskusi mengenai perkembangan dan potensi keuangan publik syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Wakaf Link Sukuk

Dalam konferensi ini akan membahas bagaimana keuangan publik Islam dapat membantu Pemerintah supaya bisa mengatasi tantangan ekonomi struktutral, memajukan inklusi keuangan, dan juga mendukung upaya pemerintah untuk mengangkat masyarakat yang kurang mampu sekaligus mengekplorasi inovasi melalui mekanisme seperti Wakaf link sukuk.

Wakaf Link Sukuk merupakan salah satu inisiatif Kementerian Keuangan yang telah menerima penghargaan pada pertemuan tahunan Islamic Development Bank tahun lalu.

"Ini merupakan bukti nyata bahwa potensi pertumbuhan keuangan syariah sangat besar, dan kita harus mengembangkan inisiatif-inisiatid semacam ini," ujarnya.

Sejalan dengan iu, Kementerian Keuangan bersama Islamic Development Bank (IDB) akan meluncurkan program Khadijah. Program ini diharapkan bisa mendorong lebih banyak partisipasi dari bisnis dan bank lokal agar ke depannya berkolaborasi dengan IDB.

"Kami juga ingin melihat progam-program khusus yang perlu kita bahas hari ini yang disebut program Khadijah yang merupakan kolaborasi antara ISDB dan Pemerintah Indonesia. Kami ingin melihat lebih banyak partisipasi dari bisnis lokal dan bank lokal untuk berkolaborasi dengan IsDB terkait hal ini dan kami berupaya melakukan yang terbaik di masa depan untuk melibatkan lebih banyak lagi peserta lokal," pungkasnya.

2 dari 4 halaman

Ma'ruf Amin Sebut Masih Banyak Masyarakat Tak Paham Ekonomi Syariah, Solusinya?

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pamitan dan minta maaf pada para menteri dan kepala daerah karena masa jabatannya segera berakhir. (Delvira Hutabarat).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti sejumlah tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Di antaranya adalah rendahnya literasi keuangan syariah dan realisasi potensi dana sosial syariah.

Ia menyoroti hal ini karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ekonomi syariah.

"Secara umum, rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah menjadi pekerjaan rumah bersama," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam Sharia Economics and Finance International Seminar INDEF di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

"Potensinya sangat besar, tetapi realisasinya belum sebanding dengan potensi yang kita miliki," lanjutnya.

Selain masalah pemahaman masyarakat, Wapres Ma'ruf Amin juga menilai bahwa kerangka regulasi di sektor ini masih belum memadai, termasuk insentif bagi pelaku industri halal dan kewirausahaan syariah yang masih minim.

"Sinergi dan integrasi antara industri halal, keuangan syariah, dan dana sosial syariah masih belum optimal. Potensinya besar, seperti zakat yang mencapai sekitar Rp 270 triliun per tahun, dan wakaf yang mencapai Rp 180 triliun per tahun. Namun, ini baru potensinya, realisasinya masih belum tercapai," ungkap Wapres.

Tantangan lain adalah terkait dengan pengelolaan data dan penyaluran dana sosial syariah, yang dinilai perlu terus ditingkatkan demi mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

3 dari 4 halaman

Apa Solusinya?

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, saat menerima audiensi Komisaris Utama PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Suhardi Alius beserta jajaran di Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jakarta Pusat. (Foto: BPMI Setwapres)

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Wapres Ma'ruf Amin menyarankan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat sektor ekonomi syariah di Indonesia.

"Ke depan, strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan difokuskan pada upaya menyinergikan empat pilar utama, didukung oleh penguatan regulasi dan kelembagaan, inovasi IPTEC dan digitalisasi, serta peningkatan efisiensi," tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa berbagai upaya ini memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama dalam menyusun rencana strategis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

4 dari 4 halaman

Minta INDEF Ikut Berperan

Mengingat pentingnya peran berbagai pihak, Wapres Ma'ruf Amin meminta Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) untuk turut mengambil peran, terutama dalam mencari peluang dan memberikan masukan guna mengatasi tantangan yang ada.

"Di sinilah peran dan kontribusi INDEF sangat diperlukan untuk memberikan pandangan mendalam, mengidentifikasi peluang, serta memberikan masukan dan rekomendasi dalam mengatasi tantangan dan kekurangan yang masih ada," jelasnya.

"INDEF juga dapat membantu meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang produk-produk syariah melalui seminar, publikasi, dan kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah lainnya, dalam rangka menyebarkan ide dan inovasi baru di bidang ekonomi syariah," tambah Wapres Ma'ruf Amin.

ekonomi
Bisnis
Ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan.
Lihat Selengkapnya
ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi
Bisnis
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana ekonomi mulai tumbuh dan mengalami perkembangan.
Lihat Selengkapnya
Pertumbuhan Ekonomi
Syariah
keuangan syariah