Pengamat UGM Sepakat Prabowo Beri BLT BBM Subsidi Dibanding Pembatasan Konsumsi

Menyoal data tadi, Fahmy menyarankan acuannya masih pada data Kementerian Sosial (BLT). Alasannya, data ini yang juga digunakan dalam penyaluran BLT dan bantuan sosial (bansos) dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nah data yang digunakan itu gunakan dari Kementerian Sosial yang selama ini sudah digunakan Jokowi untuk membagi BLT dan Bansos tadi tinggal tambahkan berapa, misalnya sebulan subsidi yang diberikan nah itu bisa diterapkan," kata dia.

Fahmy menyadari, acuan data itu kemungkinan menimbulkan kendala pada tahap awal. Hal tersebut dinilai bisa diperbaiki secara berkala dengan melakukan pembaruan (update) data acuan.

"Memang kadang jadi masalah di awal, dulu misalnya yang sesuai berhak tidak dapat jatah misalnya atau sebaliknya ya itu resiko tapi secara regular itu ya data," ucapnya.

"Jadi gunakan dulu data BLT-nya Kementerian Sosial kemudian yang kedua secara regular data tadi di-update by address by name, by address tadi dijalankan secara terus menerus sampai itu benar-benar sesuai dengan orang yang berhak menerima tadi," tambah Fahmy.

Selanjutnya, Fahmy mengatakan ada dampak terhadap penghematan anggaran yang digunakan. Hitungannya, ada sekitar Rp 90 triliun dana pemerintah yang dikucurkan ke BBM Subsidi namun tidak tepat sasaran. Angka itu meningkat di tahun ini mencapai Rp 120 triliun per tahun.

"Jadi kalau sekarang by product itu kan kelemahannya salah sasaran itu ya nah salah sasarannya tahun yang lalu saya menghitung sekitar Rp 90 triliun per tahun, tahun sekarang itu sekitar Rp 120 triliun," sebutnya.

Dengan skema BLT, niminal Rp 120 triliun tadi bisa langsung menyasar kepada target penerima. Sehingga dana APBN disalurkan dengan tepat sasaran.

"Nah kalau menggunakan BLT tadi sudah tepat sasaran kan, alokasi dana yang Rp 120 triliun tadi kan tidak perlu dikeluarkan kan. itulah penghematannya BBM tadi dengan mengubah sistem tadi," pungkasnya.