Sukses

Buruh Ungkap Dampak Nyata Deflasi Beruntun, Turunnya Produksi hingga PHK

Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat juga meminta agar pemerintah merevisi UU Cipta Kerja dan memerangi penyelundupan barang impor.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024. Artinya, Indonesia mengalami deflasi secara lima bulan berturut-turut hingga September 2024.

Terkait hal ini, Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat mengatakan deflasi ini merupakan bukti lemahnya daya beli. Ia menilai, bukti rakyat dalam hal ini buruh dan petani  tidak punya uang. 

"Saldo dana masyarakat rata-rata di bank hanya Rp 1,8 juta saat ini dibanding Rp 3,8 juta pada 2014. Dampak nyata adalah turunnya produksi dan akhirnya PHK,” kata Jumhur kepada Liputan6.com, Senin (7/10/2024). 

Jumhur menambahkan, kondisi buruh saat ini semakin terancam PHK. Hal ini juga didorong semakin menjamurnya skema outsourcing dan kontrak serta kejahatan dalam proses rekrutmen seperti bayar mahal hingga modus "staycation". 

Selain maraknya kejahatan pada proses rekrutmen, Jumhur menyarankan agar Pemerintah dapat meningkatkan nilai tukar petani sekitar 120 atau petani untung sekitar 20 persen dari usaha pada On Farm nya.  

"Hentikan segala pungutan kepada rakyat, misalnya pungutan Tapera, Pensiun Tambahan hingga Asuransi Kendaraan Pihak Ketiga,” ujarnya. 

Adapun, Jumhur menyarankan agar Pemerintah merevisi UU Cipta Kerja yang memiskinkan kaum buruh serta terus meningkatkan iklim investasi dengan kepastian hukum dan memberantas KKN. 

"Perangi penyelundupan barang impor termasuk hentikan kecanduan impor yang memukul industri dalam negeri,” pungkasnya.

2 dari 4 halaman

Deflasi 5 Bulan Berturut-turut, Begini Penjelasan Lengkap Menko Airlangga

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, merespon terkait deflasi yang dialami Indonesia secara 5 bulan berturut-turut. Tercatat pada September 2024, RI kembali deflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan.

Airlangga menjelaskan, Pemerintah memang berkomitmen untuk menekan inflasi. Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.

Menurut dia, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.

"Baru-baru ini memang sering media memplesetkan inflasi dan deflasi. Karena inflasi yang utama bagi pemerintah adalah core inflation. Kalau core inflatio-nya tumbuh berarti ekonominya tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh 5 persen core inflation tumbuh. Yang diperangi oleh pemerintah adalah volatile food," kata Airlangga dalam Sarasehan Kadin: ‘Dinamika Ekonomi 2024 dan Optimisme Masa Depan Indonesia', di Menara Kadin, Rabu (2/10/2024).

Sebab volatile food merupakan sumber inflasi yang harus diwaspadai. Dilansir dari laman Bank Indonesia, volatile food adalah inflasi yang dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok barang, seperti bahan makanan. Hal-hal yang bisa membuat harga bergejolak tiba-tiba, yaitu musim panen, gangguan alam, dan faktor perkembangan harga pangan domestik dan internasional.

 

 

 

3 dari 4 halaman

Kendalikan Volatile Food

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengendalikan volatile food melalui sinergi pengendalian inflasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

"Volatile food ini diperangi melalui TPIP. Nah, kebetulan tim pengendali inflasinya itu ketuanya Menko ekonomi. Wakilnya Gubernur BI. Jadi volatile food itu kita bisa jaga karena antar daerah pun kita kontrol," ujarnya.

Dengan demikian, kata Airlangga, deflasi yang terjadi saat ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Pusat dan daerah dalam mengendalikan volatile food. Sebagai contoh, Pemerintah telah melakukan impor beras untuk menjaga stok beras dalam negeri.

"Jadi kalau kita bilang inflasinya turun ke deflasi. Ya ini karena ada extra effort oleh pemerintah menurunkan volatile food. Salah satu misalnya untuk beras kan pemerintah juga melakukan importasi beras untuk menjaga stok beras. Jadi itu adalah kerja-kerja pemerintah. Dan tentunya inflasi ini perlu dijaga dalam range yang 2,5 plus minus 1 persen," pungkasnya.

4 dari 4 halaman

Jokowi Buka Suara soal RI Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Indonesia kembali mengalami deflasi pada bulan September 2024. Artinya, Indonesia mengalami deflasi secara lima bulan berturut-turut hingga September 2024.

BPS mencatat, pada September 2024 terjadi deflasi sebesar 0,12% secara bulanan, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta publik memeriksa betul apa penyebab dari deflasi tersebut.

"(Apa) sebab penurunan harga barang? pasokannya baik, distribusinya baik, transportasi nggak ada hambatan atau (apa) karena memang ada daya beli yang berkurang?,” kata Jokowi kepada awak media di IKN, Minggu (6/10/2024).

Meski begitu, Jokowi memastikan deflasi dan inflasi harus dikendalikan, sehingga harga barang tetap stabil dan tidak merugikan produsen seperti petani, nelayan, pedagang UMKM atau pun pabrikan termasuk konsumen.

“Jangan sampai harga-harga terlalu rendah supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang produksi tidak dirugikan. Itu menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah dan kita akan berusaha terus,” pesan presiden.