Alasan Ganti Rugi Tanah Mat Solar untuk Proyek Tol Cinere-Serpong Belum Dibayar

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merespon terkait pernyataan anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka yang mengatakan bahwa Pemerintah belum mengganti rugi tanah Mat Solar yang dipakai untuk proyek tol Cinere-Serpong.

Hal itu terungkap ketika Rieke menjenguk Mat Solar, lawan mainnya dalam serial komedi legendaris Bajaj Bajuri. Mat Solar kena strok sejak 2017. Kondisinya hingga kini belum 100 persen pulih.

Kedatangan Rieke Diah Pitaloka ke kediaman Mat Solar disambut hangat istri dan anak sang aktor, Haidar Rasyad. Ironisnya, ganti rugi tanah belum beres sejak 2019. Mendapati pengakuan ini, Rieke Diah Pitaloka syok, tak habis pikir, dan menolak diam. Ia janji akan mengawal kasus ini hingga ganti rugi yang layak didapat keluarga Mat Solar.

"Alhamdulillah, Oneng sudah ketemu Bang Juri. Senang banget ya Allah. Semoga, kita doakan bareng Bang Juri sehat, sehat, sehat. Sama ternyata tanahnya Bang Juri sudah dipakai jalan tol tapi belum dibayar (sama Pemerintah),” tulis Rieke melalu instagram miliknya @riekediahp, pada Sabtu (5/10).

"Kirain udah beres urusan tanah #BangJuri yang dipake negara buat jalan tol Cinere-Serpong. Masalahnya ntu jalan tol sudah operasi, kenape tanah Bang Juri belom lunas dari 2019," tulisnya lagi.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan, Rustanto, menyatakan bahwa proses ganti rugi pembebasan lahan untukk proyek tol Cinere-Serpong sudah 99,98 persen. Artinya, akan segera disalurkan kepada penerima ganti rugi.

"Untuk Serpong Cinere ini kalau alokasi realisasi pendanaan dananya itu sudah 99,98 persen artinya sudah hampir selesai," kata Rustanto dalam konferensi Pers Capaian Kinerja Optimalisasi Aset Negara, Senin (7/10/2024).

Adapun Rustanto mengungkapkan, alasan pembayaran ganti rugi tanah milik Mat Solar ini telat, lantaran Pemerintah masih menunggu putusan pengadilan.

"Terkait dengan kasus ini kami cek tadi itu memang ini, dia konsinyasi sejak tahun 2019. Jadi kalau konsinyasi itu tentu menunggu putusan pengadilan, nanti kalau pengutusan pengadilan sudah keluar, nanti pembayarannya akan tentu bisa diberikan," pungkasnya.