Tak Terima Disebut Bendahara Negara Pelit, Ini Respons Sri Mulyani

"Jadi, jangan sampai nanti saya ditempelin dengan tulisan Mrs. No, karena tidak. Kalau saya no, berarti tidak ada pembangunan dalam hal ini, buktinya ada. Jadi, ini masalah selektivitas dan kualitas. Tentu ini juga menunjukkan bahwa kita semuanya menggunakan uang rakyat secara responsible," tegasnya.

Apalagi pada waktu pandemi covid-19, pihaknya berusaha untuk menjaga pengeluaran APBN. Lantaran pada saat itu APBN menjadi andalan untuk memitigasi dampak pandemi.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan bersinergi dengan Bank Indonesia melakukan komunikasi secara hati-hati, konstruktif dan transparan kepada seluruh pelaku pasar dan masyarakat, termasuk kepada politisi agar pemerintah bisa mendesain dan mengkonstruksikan sebuah usaha yang luar biasa, guna menjaga APBN agar penggunaannya tetap bijak.

“Indonesia termasuk negara yang sedikit sekali negara di dunia ini yang mampu melakukan konsolidasi fiskal pasca pandemi hanya dalam waktu dua tahun, itu tidak terjadi di banyak negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp 153,7 triliun hingga Agustus 2024. Defisit APBN 2024 ini minus 0,68 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN tersebut masih sesuai dengan Rancangan Undang-Undang APBN 2024 yakni 2,29 persen dari PDB.

"Defisit APBN hingga akhir Agustus Rp153,7 triliun atau artinya 0,68 persen dari PDB. Masih dalam track sesuai dengan RUU APBN 2024," kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa Agustus 2024, Senin (23/9/2024).

Kendati begitu secara keseluruhan, kinerja APBN hingga bulan Agustus masih menunjukkan perkembangan perbaikan. Hal itu dilihat dari pendapatan negara yang mencapai Rp1.777 triliun hingga Agustus 2024, atau 63,4 persen dari target.

"Sampai dengan Agustus 2024 kinerja APBN trennya sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan pada bulan sebelumnya, dengan sedikit ada perbaikan terutama pada sisi pendapatan," ujar Sri Mulyani.

Pendapatan Negara

Bendahara negara ini menyebut, pada pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 2,5 persen year on year. Namun, kontraksi ini jauh lebih kecil dibandingkan bulan sebelum-sebelumnya.

"Kalau diingat, bulan lalu sekitar 6,5 persen, dan Juni bisa mencapai 8 persen. Jadi, ini penurunan dari kontraksi pendapatan negara," ujarnya.

Sri Mulyani berharap sampai akhir tahun Pemerintah Indonesia bisa menjaga pendapatan negara, dan tentunya bisa mengejar pendapatan sesuai target. Meskipun saat ini masih dihadapkan dengan situasi yang penuh ketidakpastian global.

"Ini yang kita harapkan sampai akhir tahun kita bisa menjaga pendapatan negara bisa mengejar sesuai dengan targetnya, meskipun kita menghadapi situasi yang tidak ringan terutama pada beberapa pos pendapatan seperti penerimaan dari pajak badan," ujar Menkeu.

Adapun realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.930, 7 triliun atau 58,1 persen dari pagu. Menkeu mengatakan, penyerapan belanja negara sangat cepat lantaran terdapat beberapa momen besar seperti Pemilu, dan adanya bantuan sosial El Nino yang disalurkan kepada masyarakat.

"Pertumbuhannya masih sangat kuat. Seperti diketahui di tahun 2024 ini sejak awal tahun pertumbuhan dari belanja negara double digit. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada kebutuhan Pemilu, Bantuan soial El Nino, ini yang menyebabkan belanja meningkat. Double digit ini masih bertahan hingga Agustus 15,3 persen growthnya belanja negara dibanding tahun lalu," ujarnya.

Selain itu, Menkeu mencatat keseimbangan primer Indonesia masih dalam posisi surplus sebesar Rp161,8 trilin. "Ini adalah kinerja APBN hingga Agustus 2024," pungkasnya.