Sukses

Program Makan Bergizi Gratis Bikin Lapangan Pekerjaan Baru

Pada satu unit pelayanan akan ditempatkan 3 pegawai Badan Gizi Nasional, yang tugasnya akan akomodasi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan program tersebut.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau disebut makan siang gratis yang merupakan program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi bisa membuka lapangan kerja baru sebanyak 1,5 juta orang.

Rencananya, program itu akan dibuka 30 ribu pelayanan untuk program MBG tersebut yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam satu unit pelayanan akan ditempatkan 3 pegawai Badan Gizi Nasional, yang tugasnya akan akomodasi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan program tersebut.

"Pegawai badan gizinya tiga orang per satuan pelayanan artinya ada 90 ribu orang," kata Dadan saat ditemui usai menghadiri BNI Investor Daily Summit 2024, di JCC, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Nantinya dalam satu pelayanan akan dibutuhkan setidaknya 45-46 petugas untuk memasak makanan. Dengan demikian, berdasarkan perhitungannya, akan membuka lapangan pekerjaan baru.

"Di daerah yang masak-masak itu tergantung dari alat masak yang digunakan, kalau alat masaknya tradisional butuh kurang lebih sampai 45-46 orang. Jadi kalau kita asumsi masaknya tradisional maka nanti akan ada peluang kerja baru 1,5 juta (untuk 30 ribu pelayanan)," ujarnya.

"Itu bisa terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, karena itu pegawai lokal, ibu-ibu, anak-anak remaja, bapak-bapak. Itu tidak termasuk para petani yang memasok (bahan makanan)," tambahnya.

Dadan menyampaikan pembagian makan bergizi gratis atau makan siang gratis akan mulai dijalankan secara menyeluruh pada Januari 2025. Program itu akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Anak PAUD sampai anak kelas 2 SD itu sekolahnya sampai jam 10, jadi makanan harus kami kirim jam 08.00 pagi," pungkasnya.

 

 

2 dari 4 halaman

Menpan RB dan Badan Gizi Nasional Siapkan Skema Makan Siang Gratis

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, memberi masukan kepada Badan Gizi Nasional untuk mendukung implementasi sejumlah program semisal Makan Bergizi Gratis. 

Dalam sebuah pertemuan singkat, Anas bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membahas skema program makan bergizi gratis atau makan siang gratis yang jadi cita-cita presiden terpilih, Prabowo Subianto.  Anas menilai, implementasi makan siang gratis harus didukung dengan tata kelola dan proses bisnis yang baik serta dikontrol dengan digital. Ia menuturkan, nantinya dengan program tersebut, ekonomi masyarakat juga akan berkembang lantaran bahan baku yang digunakan juga berasal dari petani lokal.

"Saya sedang koordinasi bagaimana tata kelolanya, SDM, dan lain-lain. Sungguh ini misi yang mulia, tentu perlu didorong dengan tata kelola dan eksekusi yang luar biasa," kata Anas dikutip dari keterangan resmi Kementerian PANRB, Senin (26/8/2024).

Anas juga memberi masukkan terkait pengelolaan SDM, dan skema dalam implementasi program makan makan gratis. Ia  mencontohkan bagaimana pelaksanaan program Rantang Kasih yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

"Inovasi ini memberikan bantuan makanan kepada penduduk yang sebatang kara, lansia, dengan mengirim makanan gratis secara reguler," ujar Menpan RB Anas.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu berharap agar ke depan program tersebut dapat berjalan dengan lancar, dengan didukung tata kelola yang baik. "Mudah-mudahan program makan bergizi di sekolah-sekolah ini akan bisa berjalan dengan baik. Tentu dengan tata kelola dan sistem yang disiapkan ini akan berjalan dengan lancar dengan baik," imbuhnya.

 

3 dari 4 halaman

Badan Gizi Nasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional pada 15 Agustus 2024.

Melalui Perpres tersebut disebutkan bahwa sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum.

Selain itu juga untuk pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

 

4 dari 4 halaman

Badan Gizi Nasional Jalankan Program Makan Bergizi Gratis Mulai Januari 2025

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dia mengatakan, pihaknya akan mengeksekusi program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan para santri mulai Januari 2025.

"Badan Gizi Nasional ini sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari," ujar Dadan usai dilantik Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan Hindayana tak menampik, badan yang dipimpinnya memang dibentuk khusus untuk mengakomodir program yang sebelumnya dikenal dengan program makan siang gratis itu. Maka dari itu, pada sisa waktu sebelum program dieksekusi, semua persoalan teknis sudah siap dijalankan.

"Dalam nota keuangan kan sudah harus masuk anggarannya, dan itu sudah, saya ditunjuk sebagai kepalanya dan saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan," jelas Dadan.

Akademisi dari IPB ini pun optimistis program makan bergizi gratis terlaksana. Tidak hanya bagi pelajar sekolah dan santri, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita demi memenuhi kebutuhan gizi mereka.

Dia pun berharap, pada Desember 2024 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah bisa diterima oleh lembaganya. Sehingga pada tanggal 2 Januari sudah bisa bergerak di seluruh Indonesia.

"Kami harapkan minggu pertama Desember itu sudah terima DIPA. Kalau sudah terima DIPA artinya 2 Januari (2025) program ini sudah bisa dilaksanakan," tandas Dadan.

 

Video Terkini