Dapat Anggaran Jumbo, Bos Badan Gizi Nasional Terima Kasih ke Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu Badan di Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang memiliki anggaran terbesar ketujuh. Anggaran itu tertulis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 71 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan terimakasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah merestui anggaran dengan jumlah jumbo untuk BGN meskipun badan baru.

"Saya harus sampaikan ke Bu Menkeu termasuk paling strik terhadap keuangan, tetapi saya bisa membuktikan untuk Badan Gizi ini termasuk yang paling baik karena badan baru yang menjadi satu badan yang memiliki anggaran ketujuh terbesar di kabinet yang akan datang. Luar biasa. Jadi, ini salah satu bukti beliau (Sri Mulyani) baik sekali," kata Dadan dalam  BNI Investor Daily Summit 2024, di JCC, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Dadan juga menyebut bahwa transisi Pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto sangat mulus. Hal itu ditunjukkan dengan pembentukan BGN lebih cepat dibandingkan rencana awal.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah membentuk sebuah Lembaga baru yang dinamai Badan Gizi Nasional. Adapun ini termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, Perpres tersebut ditangani Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024 lalu.

"Transisi ke pemerintahan sekarang yang termulus yang pernah terjadi. Saya diminta untuk mengelola program unggulan dari Prabowo-Gibran dan itu program paling utama yang dicanangkan, tetapi karena proses organisasi yang terjadi dan transisi harus mulus maka Perpresnya dikeluarkan di era Jokowi. Ini sebagai salah satu bukti transisi berjalan sangat mulus," ujarnya.

Selain itu, Dadan mengatakan, jika pembentukan BGN sejalan dengan pelantikan Presiden Terpilih Prabowo, maka implementasi program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program unggulan pemerintahan selanjutnya akan berjalan lambat. Ia pun mengapresiasi keputusan Jokowi yang merestui pembentukan BGN lebih cepat diakhir masa jabatannya.

"Badan baru dengan personel baru dengan kantor baru sampai establish paling tidak butuh 6 bulan. Oleh sebab itu, kalau kami dilantik pada saat pak Prabowo dilantik maka mulai program akan telat. Jadi dimajukan, alhamdulillah semua prosedur organisasi sudah selesai dan kami sudah mengajukan bagian anggaran," pungkasnya.