Gubernur Kalsel Sahbirin Noor jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi, Intip Kekayaannya

A.Tanah dan Bangunan

Sahbirin memiliki harta tanah dan bangunan senilai Rp 13,17 miliar. Harta tanah dan bangunan itu terdiri dari 13 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Banjar, Barito Kuala, Kota Banjarmasin, dan Tanah Bumbu. Adapun tanah dan bangunan itu merupakan hasl sendiri.

B. Alat Transportasi dan Mesin

Sahbirin mencatat kekayaan transportasi dan mesin senilai Rp 733 juta yang merupakan hasil sendiri. Ia memiliki mobil Mazda Biante senilai Rp 175 juta, mobil Honda CRV senilai Rp 160 juta, mobil Ford Pickup senilai Rp 160 juta, motor Honda Revo senilai Rp 8 juta, dan mobil Honda HR-V senilai Rp 230 juta.

C. Harta Bergerak Lainnya

Adapun Sahbiri mencatat harta bergerak lainnya senilai Rp 2,32 milar.

D.Surat Berharga

Sahbirin tercatat tidak memiliki surat berharga

E.Kas dan Setara Kas

Ia mengenggam kas dan setara sebesar Rp 8,12 miliar.

F.Harta Lainnya

Adapun Sahbirin tidak memiliki harta lainnya.

Hal yang menarik yakni Sahbirin tercatat tidak memiliki utang. Dengan demikian, total kekayaannya mencapai Rp 24,89 miliar.

Keenam orang yang berstatus sebagai penyelenggara negara tersebut dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan dua pihak swasta tersebut dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp10 miliar yang diduga sebagai uang suap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kami mengamankan lebih dari Rp10 miliar, masih dalam proses hitung," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Ghufron menjelaskan, uang tersebut diduga terkait dengan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

"Diduga suap dalam pengadaan barang dan jasa," tambahnya. dilansir dari Antara.

Namun, Ghufron belum memberikan keterangan lebih rinci mengenai proyek pengadaan yang menjadi objek penyidikan KPK.

Sebelumnya, Tim penyidik KPK telah melakukan OTT terhadap sejumlah penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, juga mengonfirmasi bahwa penyidikan ini memang terkait suap dalam pengadaan barang dan jasa.

Menurut Alex, hingga saat ini belum ada solusi yang sepenuhnya bisa menghilangkan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. "Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi pengadaan barang dan jasa," ujarnya, pada Minggu (6/10) malam.

Alex menambahkan, praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa seakan telah menjadi hal yang lazim.

"Persekongkolan penunjukan pelaksana proyek dengan permintaan sejumlah fee oleh penyelenggara negara menjadi praktik yang lazim dalam pengadaan barang dan jasa," jelasnya.

Terkait OTT di Kalimantan Selatan, KPK juga mengungkapkan bahwa uang suap ditemukan di tangan seseorang yang diduga merupakan orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.

"Uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur," kata Alex.