Marak PHK Massal, Pekerja Industri Rokok Khawatir jadi Korban Gara-Gara Aturan Ini

Rasa frustasi tersebut dikarenakan kondisi industri tembakau yang sedang tidak baik-baik saja. Kini, industri tembakau pun masih menunggu realisasi kebijakan cukai 2025 yang dikabarkan tidak naik. PD FSP RTMM-SPSI DIY memandang keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok 2025 adalah langkah yang bijaksana. Namun, Keputusan tersebut diharapkan tidak menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai berlipat di tahun 2026.

“Dalam kegiatan sarasehan ini, kami berharap agar suara pekerja dapat didengarkan oleh calon kepala daerah. Aturan-aturan terkait tembakau sudah seharusnya mempertimbangkan kondisi industri tembakau yang merupakan sektor padat karya dan menyerap banyak tenaga kerja. Terlebih sektor tembakau juga terbukti menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di daerah bahkan saat pandemi yang lalu. Kami berharap para calon pemimpin daerah dapat berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi kami dari aturan-aturan yang merugikan, seperti kemasan rokok polos tanpa merek dan kenaikan cukai yang tinggi,” pintanya.

Calon Wakil Walikota Yogyakarta, Singgih Raharjo, menyatakan bahwa tembakau tidak hanya sekedar tanaman, tetapi juga merupakan ekosistem yang mewarnai hidup masyarakat lewat industri tembakau.

Singgih sepakat bahwa industri tembakau memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian di Yogyakarta, terutama dari penyerapan tenaga kerja. Mulai dari petani tembakau, buruh rokok, promotor, iklan, event, semuanya berhubungan erat dengan sektor tembakau.

“Kami ingin memberikan toleransi agar industri tembakau ini tetap berjalan. Jangan sampai ada kebijakan yang asal melarang produk tembakau tanpa solusi,” ucapnya.

Singgih mengatakan perlunya keterbukaan persepsi terhadap perokok dan tidak mendorong regulasi seperti PP 28/2024 dan kemasan rokok polos tanpa merek yang dianggap mendiskriminasi sektor pertembakauan. “Saya berharap forum seperti ini tidak berhenti di sini karena diskusi ini akan membuat kota D.I Yogyakarta lebih nyaman. Kita juga perlu bersikap toleran untuk perokok dan sektor tembakau yang telah memberikan kontribusi besar selama ini,” ungkap Singgih.

Maka, PD FSP RTMM-SPSI DIY berharap agar calon pemimpin daerah di Yogyakarta dapat terus memperjuangkan hak-hak pekerja untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebab, industri tembakau telah menjadi sumber penghidupan bagi ribuan pekerja di DIY.

Waljid melanjutkan pihaknya memiliki tiga rekomendasi yang ditujukan kepada calon kepala daerah di Yogyakarta. Pertama, PD FSP RTMM-SPSI DIY meminta kepada calon kepala daerah untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi keberlangsungan industri tembakau, termasuk melalui kebijakan daerah yang adil dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang optimal.

Kedua, Pemerintah Daerah perlu menghindari kebijakan pertembakauan yang eksesif dan mengancam mata pencaharian pekerja. Ini termasuk membatalkan rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Permenkes dan merevisi PP 28/2024, terutama pasal-pasal yang memberatkan industri tembakau.

Ketiga, PD FSP RTMM-SPSI DIY memohon kepada calon kepala daerah untuk melindungi pekerja dan buruh pabrik rokok dengan memastikan tidak ada kenaikan cukai rokok pada tahun 2025 dan menghindari kenaikan cukai yang eksesif pada tahun 2026.

“Melalui kegiatan hari ini, kami berharap komitmen yang disampaikan oleh calon kepala daerah untuk memberikan perlindungan guna menjaga mata pencaharian kami disaksikan anggota dan juga publik. Industri tembakau adalah industri padat karya yang telah menjadi sawah ladang anggota PD FSP RTMM-SPSI DIY,” tutupnya.