Banyak Sumur Migas Nganggur, Bahlil Bakal Pangkas Izin Eksplorasi  

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara soal isu dirinya akan menjadi Menteri ESDM di periode kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Bahlil mengaku belum bisa memastikan dirinya benar-benar akan menjadi Menteri ESDM di era Prabowo atau tidak. Namun, yang pasti ia siap jika ditunjuk kembali.

"Saya kalau ditanya apakah lanjut atau tidak, saya enggak bisa memastikan karena itu adalah kewenangan prerogatif bahwa Presiden terpilih, bahwa Prabowo,” kata Bahlil di Jakarta, ditulis Jumat (11/10/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah berlangsung selama 10 tahun. Dia menuturkan, peran Presiden Jokowi dalam membangun sektor ESDM sangat besar. Hal itu dibuktikan dengan lifting minyak naik dan hiliriasasi di sektor pertambangan yang berjalan dengan baik, sehingga banyak manfaat yang dirasakan.

"Begini, Bapak Presiden ini 10 tahun memimpin negara dan 10 hari lagi beliau akan berakhir. Kami sebagai keluarga besar ESDM pas sudah berhenti itu meminta nasihat,” ujarnya.

"Harapan saya kementerian ESDM sekalipun cuman saya baru sebulan lebih, lebih kompak, bisa bekerja, sama kolaborasi untuk membangun dan mewujudkan target negara sehingga lifting minyak naik, hilirisasi bisa berjalan sesuai arah Bapak Presiden, dan memangkas aturan-aturan yang memperlambat,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan banyak manfaat yang dirasakan dari hasil hilirisasi sektor pertambangan, yang tidak hanya dinikmati oleh pelaku industri saja.

Dari hilirisasi sektor pertambangan penerimaan negara mengalami peningkatan yang diperoleh dari pajak, royalti, hingga dividen. Sehingga bisa manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, hingga bantuan sosial (bansos). 

"Kalau semua masuk ke industri, masuk ke industri-industri turunan, akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan tol, membangun pelabuhan baru, membangun bandara baru untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita,"  kata Jokowi.

Jokowi pun mengklaim penerimaan negara dari hilirisasi sektor pertambangan sangat banyak, di antaranya bersumber dari PPh 21, royalti, pajak badan dan lainnya.

"Jangan keliru, negara itu penerimaan dari situ (hilirisasi) banyak sekali, dalam bentuk pajak badan, pajak penghasilan (PPh) 21, royalti, kalau kita ikut saham di situ seperti Freeport kita dapat dividen, pajak daerah, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) besar sekali,” pungkas Jokowi.