Bos BTN: Akuisisi Bank Syariah Dilakukan Awal 2025

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk saat ini tengah mengerjakan dokumen terkait aksi korporasi akuisisi terhadap bank syariah.

"On the process Kita udah sepakat, at least harga dengan calon tapi eksekusinya mungkin kita berharap CSPA-nya (perjanjian jual beli bersyarat) tahun ini," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, usai menghadiri acara BUMN Learning Festival di Menara BTN, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Nixon mengaku, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan dua dokumen yang diminta oleh pemilik entitas calon sebagai bagian dari proses kesepakatan tersebut. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci dokumen apa saja yang dikerjakan.

"Ada 2 dokumen diminta oleh pemilik yang kita lagi kerjakan dokumen itu. Saya gak boleh kasih tau dokumen nya. Tapi saya sedang meminta atau memproses 2 dokumen itu," ujarnya.

Ia memastikan bahwa transaksi itu akan terwujud setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan pihak terkait.

Mengenai jadwal RUPS maupun RUPSLB, BTN menyerahkan kkepada pemilik entitas terkait. Nixon berharap bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, selambatnya awal tahun 2025.

"Mungkin transaksinya setelah adanya RUPS atau RUPS LB Terkait dengan akuisisi ini. Kapan RUPS RUPS LB kita serahin kepada pemilik atau pemerintah tapi kalau bisa sih selambat-lambatnya awal tahun lah ya," jelasnya.

Jika mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 12 tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS), disebutkan bahwa bank wajib melakukan pemisahan atau spin off UUS paling lambat 2 tahun setelah publikasi keuangan yang menyatakan nilai aset UUS terkait telah mencapai 50 persen dari total aset induk atau menyentuh jumlah minimal Rp50 triliun.

"Karena kan PUJK nya kami harus tertib di tahun depan November 2025. Jadi, kalau bisa kami belinya bisa kelar di awal tahun depan lalu setelah dibeli dimiliki dirapihin baru di spin off Kurang lebih di Juni atau Juli Jadi ada waktu 6 bulan mindahin barang Dari BTN ke BTN Syariah," pungkasnya.

2 dari 4 halaman

Kapan Paylater BTN Dirilis? Ini Jawaban Bos BTN

Komitmen BTN Serahkan Sertifikat KPR — Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu memberikan sambutan pada acara Penyerahan Sertifikat KPR di Bandung, Jawa Barat (31/5/2023). Bank BTN berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sebagai debitur KPR BTN seperti penyelesaian sertifikat yang menjadi hak debitur. (Liputan6.com/HO)

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau disebut BTN menyatakan pengembangan fitur beli sekarang bayar nanti (buy now pay later/BNPL) atau paylater tidak akan diluncurkan pada 2024.

"Sabar belum tahun ini kayaknya,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, usai menghadiri acara BUMN Learning Festival di Menara BTN, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Sebelumnya, fitur Paylater BTN ditargetkan meluncur pada semester 1 2024. Namun, rencana tersebut belum terlaksana lantaran pihaknya masih menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Adapun untuk plafon uji coba, BTN akan mulai dari Rp 20 juta.

Adapun saat ini BTN telah memberikan layanan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dengan tingkat bunga rendah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat semakin banyak generasi muda yang menggunakan layanan paylater. Penggunaan paylater sangat populer di kalangan generasi Z dan milenial, sehingga mereka tidak sepenuhnya menyadari risiko jika terlibat.

Ketidakpahaman mengenai jangka waktu pembayaran dan bunga yang mungkin dikenakan, dapat mengakibatkan akumulasi utang yang signifikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi utang warga RI di paylater meningkat drastis, adalah banyaknya promo dan penawaran menarik yang ditawarkan oleh penyedia layanan.

Istilah "paylater" berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu "pay" yang berarti membayar dan "later" yang berarti nanti. Secara keseluruhan, istilah ini merujuk pada sebuah layanan pembiayaan yang memungkinkan kita melakukan pembelian barang atau jasa tanpa harus membayar pada saat itu juga.

Sebagai gantinya, kita dapat menunda pembayaran dan melunasinya di kemudian hari, baik dalam satu kali pembayaran penuh maupun dengan cara mencicil dalam beberapa bulan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

3 dari 4 halaman

BTN Siap Jalankan Target Pembangunan 3 Juta Rumah Prabowo Subianto

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu, dalam acara BUMN Learning Festival di Menara BTN, Jakarta, Selasa (15/10/2024). (Tira/Liputan6.com)

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk siap menjalankan pembangunan tiga juta rumah per tahun yang merupakan program Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, sebelumnya di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya ditargetkan pembangunan 1 juta rumah. Namun, di era Pemerintahan Prabowo Subianto ditingkatkan menjdi 3 juta rumah.

"Hari ini Pak Jokowi mintanya 1 juta rumah. Dan new goverment mintanya 3 juta rumah termasuk 2 juta rumah di desa," kata Nixon dalam acara BUMN Learning Festival di Menara BTN, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Nixon menyebut, jika nanti BTN mampu mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah, maka BTN akan menjadi The Best Mortgage Bank In South East Asia.

"Ini menjadi satu visi misi, kalau BTN bisa tumbuh dengan angka seperti itu maka kita akan menjadi The Best Mortgage Bank In South East Asia, pasti enggak ada yang ngalahin di Asean dengan pertumbuhan 3 juta rumah setahun," ujarnya.

Sebagai informasi, dari target 3 juta rumah tersebut diantaranya pembangunan 1 juta dilakukan dalam bentuk apartemen di perkotaan per tahun dan 2 juta unit rumah lainnya akan dibangun di pedesaan per tahun.

4 dari 4 halaman

Diserahkan ke BUMDes

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa pembangunan ini akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, proyek ini tidak hanya bertujuan untuk membangun rumah tetapi juga meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM di daerah.

Selain di pedesaan, Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran ini juga menargetkan pembangunan di perkotaan. Setiap tahun, 1 juta unit apartemen akan dibangun, termasuk di ibu kota Jakarta.

Datangi Gedung KKP, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Tolak Kebijakan Ekspor Pasir Laut