Racikan Prabowo: Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu Akan Jadi Wakil Menteri Keuangan

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Prabowo disebut meminta Sri Mulyani kembali menjadi Bendahara Negara.

Sri Mulyani menjadi menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipanggil Prabowo. Ada topik spesifik yang dibahas keduanya dalam pertemuan di rumah pribadi Prabowo Subianto.

Usai pertemuan, Sri Mulyani mengungkap permintaan Prabowo untuk dia menjadi Menteri Keuangan di kabinet pemerintahan periode 2024-2029.

"Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat itu menjadi tekanan beliau jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau," ujar Sri Mulyani di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

"Oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," sambungnya.

Dia mengaku telah sering berdiskusi dengan Prabowo. Bahqsannya seputar penggunaan uang negara, termasuk rencana anggaran untuk tahun perdana pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi kami selalu konsultasi kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program-program beliau," bebernya.

Sri Mulyani mengungkap arahan Prabowo kedepannya. Misalnya dalam pengelolaan penerimaan negara, baik pajak, bea dan cukai, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), hingga belanja negara.

"Belanja negara untuk Kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan ditingkatkan kualitasnya diyakinkan untuk efektivitasnya terutama untuk manfaat kepada masyarakat," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada pemisahan lembaga di Kementerian Keuangan. Menyusul diskusinya bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengaku diminta kembali menempati posisi Menteri Keuangan pada kabinet Prabowo-Gibran periode 2024-2029. Dia mengakui ada sejumlah perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga nantinya, namun, Kementerian Keuangan tetap menjadi satu.

"Enggak ada (pemisahan), ya, Kemenkeu satu," ujar Sri Mulyani usai bertemu Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Terkait perubahan nama dan bentuk kementerian, dia mengaku sudah melakukan antisipasi terhadap rencana Prabowo tersebut. Termasuk terhadap program yang akan dijalankan nantinya.

Dia mengakui akan terus membantu mengelola anggaran sesuai dengan perubahan yang terjadi nantinya.

"Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif jika antisipasi," ujarnya.

"Jadi itu Pak Prabowo bicara tentang kementerian keuangan sebagai satu Kementerian," sambung Bendahara Negara itu.

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto kembai meminta Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi Menteri Keuangan. Ada sejumlah pesan yang dititipkannya.

Hal tersebut diungkap Sri Mulyani usai bertemu Prabowo di kediamannya, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dia mengakui sudah banyak diskusi yang dilakukan, tak hanya saat pemanggilan calon menteri kabinet Prabowo-Gibran ini.

"Jadi saya rasa yang disampaikan beliau tetap konsisten, jaga keuangan negara jaga APBN, jaga kementerian keuangan," ujar Sri Mulyani, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Dia diminta untuk memperkuat sisi penerimaan negara hingga aspek belanja negaranya. Baik langkah invesyasi dan penggunaan APBN.

"Perkuat terutama dari sisi baik penerimaannya maupun dari belanjanya serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu sampai sore hari ini," bebernya.

Setelah ditunjuk lagi jadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut nantinya akan dibahas lebih lanjut soal penyesuaian anggaran. Termasuk bagi kementerian dengan nomenklatur yang baru.

"Ya nanti kita akan berhubungan dengan para menteri untuk bisa membantu semaksimal mungkin dari kami, dari anggarannya, dari organisasinya dari penunjukan pejabatnya sehingga program-program yang akan dilakukan sehingga bisa jalan secara cepat," bebernya.