Begini Bocoran Skema KPR Subsidi di Era Prabowo

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. telah mengusulkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi kepada Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pada Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu, mengatakan terdapat usulan tiga jenis KPR subsidi yang telah disampaikan kepada Kepala Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Hal itu sejalan dengan program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029.

“Yang pertama namanya rumah desa. Karena memang ada 24 juta dari 27 juta rumah pelanggan listrik 450W atau hampir lebih dari 90% itu bisa disebut tidak layak huni,” kata Nixon kepada di Menara BTN, Jakarta, ditulis Rabu (16/10/2024).

Selanjutnya, skema KPR yang kedua adalah untun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema ini hampir sama dengan KPR dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun terdapat penyesuaian.

“Jadi (untuk) masyarakat yang bekerja di daerah sekitaran daerah urban, mulai Bekasi, Cikarang, Karawang, sampai Purwakarta, dan seterusnya. Di provinsi lain juga sama,” ujarnya.

Untuk jenis ketiga yang diusulkan yakni rumah daerah urban. Skema ini ditargetkan kepada kelas pekerja yang memiliki penghasilan Rp12 juta hingga Rp15 juta per bulan.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar Pemerintahan ke depan bisa memanfaatkan lahan atau bangunan eksisting milik pemerintah maupun BUMN guna dibangun hunian vertikal.

Sebagai contoh, Nixon menyebut, Pemerintah bisa memanfaatkan sejumlah pasar di kawasan DKI Jakarta agar busa dibangun hunian berupa apartemen.

“Katakanlah harganya Rp400-Rp500 juta, terjangkau kalau pakai KPR 25 tahun atau 30 tahun,” pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Prabowo Mau Hapus Pajak Properti, Bos BTN Usul Tambah Insentif

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana memangkas pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen. Pajak yang akan dihapus adalah PPN 11% dan BPHTB 5%.

Merespons kabar tersebut, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, mengatakan BTN sangat menyambut baik rencana tersebut. Hal itu diyakini dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perumahan.

Selain itu, kata Nixon, jika pajak properti dihapus maka akan mempercepat pembangunan 3 juta rumah yang merupakan program Presiden Terpilih Prabowo.

“Justru kita di Satgas ngusulin, khusus rumah subsidi rumah-rumah tadi yang 3 tipe yaitu rumah desa, Rumah MBR dan rumah urban itu kita usulkan lewat Satgas ada pembebasan PPN At least 3 tahun inilah supaya pembangunan rumahnya 3 juta rumahnya bisa jalan,” kata Nixon saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Di samping itu, BTN juga mengusulkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran agar memberikan subsidi atau insentif untuk rumah urban berupa premi asuransi dan premi penjaminan.

“Yang kita usulkan ke Satgas adalah pemberian Subsidi atau insentif terutama buat rumah urban, berupa premi asuransi atau premi penjaminannya. Jadi, premi penjaminannya di tanggung negara,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Pajak Properti

Menurutnya, jika pajak properti dan turunannya dihapus maka masyarakat akan semakin tertarik untuk melakukan kredit perumahan ke depannya, karena tidak ada DP yang harus dibayarkan diawal.

“Kenapa? Karena Kalau ini keluar dibebasin itu 20% biaya di depan itu hilang, dan yang menyebabkan orang gak bisa beli rumah hari ini bukan DP, DP udah 0% dan 1% udah lama. Tapi nyatanya kan tetep susah Kenapa? Nah tadi ada biaya PPN, ada BPHTB Itu gak bisa pake kredit mesti pake cash ada lagi namanya biaya asuransi, dan itu kalau di total 20-21%,” jelasnya.

“Nah, kalau itu hilang maka kemampuan orang akan semakin cepat karena biaya di depannya jadi murah , itu satu. Kedua, harga rumah seakan-akan turun 20% kan sehingga asurannya juga jadi turun 20% dengan hilangnya 3 biaya tadi,” tambahnya.

Namun, kata Nixon hal itu masih usulan dari BTN. Tapi, pihaknya sangat berharap pemerintah selanjutnya bisa menghapuskan pajak properti jika target pembangunan 3 juta rumah ingin tercapai.

“Kira-kira itu sih yang kita usulkan Ini baru usulan ya pak belum keputusan. Jadi, kita justru mengusulkan ini dibebasin, supaya 3 juta rumahnya tercapai. Kalau mau tercapai,” pungkasnya.