Sukses

Bos BI Ramal Ekonomi Indonesia di Awal Pemerintahan Prabowo Tumbuh 5,5%

Kinerja ekonomi terjaga di seluruh wilayah. Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan baiknya konsumsi rumah tangga.

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada awal Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di atas 5,5 persen. Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG Oktober 2024, di Gedung BI, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5% dan meningkat pada 2025," kata Perry.

Perkiraan tersebut tercermin lantaran pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 didukung oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke atas, tetap terjaga.

Selain itu, investasi juga diprediksi masih akan kuat, khususnya investasi bangunan sejalan dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Di sisi lain, ekspor nonmigas tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ditopang oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran.

Secara spasial, kinerja ekonomi terjaga di seluruh wilayah. Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan baiknya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja Pemerintah pada akhir tahun.

"Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran," ujarnya.

Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi, bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah.

Sementara dari sisi penawaran, kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat untuk mendorong sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja. Upaya tersebut didukung dengan optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia.

2 dari 3 halaman

Jurus Rahasia Prabowo Gapai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Sebelumnya, Pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendorong hilirisasi nikel berkelanjutan sebagai upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ini karena Indonesia merupakan produsen terbesar sekaligus pemilik cadangan utama nikel dunia.

Wakil Ketua Tim TKN Prabowo-Gibran yang juga Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eddy Soeparno mengungkapkan, dari total 130 juta ton cadangan nikel dunia, sebanyak 55 juta ton atau setara 42 persennya tersimpan di Indonesia. Secara perhitungan ekonomi, ekspor nikel pada 2023, Indonesia mendapat Rp 106,59 triliun.

“Hilirisasi nikel secara berkelanjutan jadi salah satu fokus utama mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Tantangannya, bagaimana memastikan pemerintah Indonesia ke depannya melaksanakan hilirisasi nikel secara berkelanjutan,” ucap Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).

Seiring dengan larangan ekspor nikel mentah sejak 1 Januari 2020, industri pengolahan hasil tambang atau smelter nikel bermunculan di Indonesia. Tim Prabowo-Gibran juga mengklaim bahwa peningkatan kapasitas smelter berdampak signifikan bagi peningkatan produksi dan pasokan nikel Indonesia di pasar global. 

Pada 2023, pasokan nikel Indonesia membanjiri 55 persen pasokan global dan diperkirakan naik menjadi 64 persen sepanjang 2024. Berdasarkan riset Katadata Insight Center, dalam 5-10 tahun ke depan, pasokan nikel dari Indonesia diperkirakan akan  terus meningkat dan mendominasi. Menurut

 

3 dari 3 halaman

Pimpin Pasar

Menurut Eddy, hilirisasi mineral, terutama nikel, bukan hanya strategis untuk meningkatkan nilai tambah, melainkan juga menjadi motor penggerak transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik. 

“Indonesia berpotensi besar untuk memimpin pasar global hilirisasi nikel, termasuk baterai untuk kendaraan listrik. Ini sejalan dengan kebutuhan dunia terhadap kendaraan listrik,” ucap Eddy. 

Namun, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan proses hilirisasi nikel dan transisi energi agar tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Terutama dalam hal penggunaan energi yang ramah lingkungan, seperti pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara.