Kelas Menengah Turun, Buruh Desak Prabowo Naikkan Upah Pekerja

FOTO: Aksi Buruh Peringati May Day di Kawasan Patung Kuda — Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk memperingati May Day serta menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan meminta klaster ketenagakerjaan kembali ke substansi UU Nomor 13 Tahun 2003. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Kelompok buruh menyoroti lemahnya kondisi ekonomi nasional saat ini, termasuk turunnya jumlah kelas menengah. Untuk itu, Presiden Terpilih Prabowo Subianto diminta menaikkan upah pekerja.

Presiden Asosiasi Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat meminta Prabowo memperbaiki kondisi ekonomi nasional.

BACA JUGA: Buruh Desak UMP 2025 Naik 20%

"Sekarang ini sedang tidak baik-baik saja kondisi ekonomi para pekerja khususnya dan juga kondisi rakyat Indonesia secara umum," kata Mirah kepada Liputan6.com, Kamis (17/10/2024).

Dia menyoroti banyaknya kelas menengah yang turun kasta bahkan menuju miskin. Itu terlihat dari kelompok tersebut yang mulai menggunakan tabungan untuk bertahan hidup.

"Bagaimana kelas menengah ini sekarang menuju ke miskin karena banyak sekali yang makan tabungan hari ini bisa-bisa tabungannya kan sudah mulai habis-habis ya," ujarnya.

"Coba cek di bank-bank itu, tabungan Rp 100 juta itu sudah keambil semua, artinya ini berbahaya bagi perekonomian kita," imbuh dia.

Mirah mengatakan, salah satu jalan keluar yang bisa diambil adalah menaikkan upah pekerja. Dengan tambahan pendapatan, diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintahan baru harus bisa menurunkan harga bahan pokok.

"Sekarang ini daya beli rendah karena upah murah, makanya yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo adalah turunkan harga dan naikkan upah yang tinggi supaya tadi daya belinya naik kemudian bisa terjadi pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

2 dari 3 halaman

Buruh Kecewa Susunan Kabinet Prabowo

Tolak Penerapan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Para Buruh Kembali Berunjuk Rasa — Mereka juga mendesak pemerintah mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. (BAY ISMOYO/AFP)

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menyayangkan jajaran calon menteri di kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dia menilai tidak ada tokoh yang kompeten berbicara persoalan buruh.

Mirah melihat porsi calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan terlalu banyak dari unsur partai politik (parpol).

"Jadi yang pertama bahwa kami melihat sedikit sekali orang-orang yang profesional untuk masuk ke dalam jajaran kabinet," kata Mirah kepada Liputan6.com, Rabu (16/10/2024).

Dia menilai tidak ada orang yang paham persoalan ketenagakerjaan yang dipilih oleh Prabowo. Termasuk orang-orang yang berangkat dari serkikat pekerja atau serikar buruh.

"Ini membuat kami sedikit kecewa dan apalagi untuk yang namanya kepentingan pekerja atau buruh ini kan tidak ada orang yang memang betul-betul secara kompetensi terkait dengan ketenagakerjaan," ucapnya.

"Misalnya dari serikat pekerja, serikat buruh atau orang yang berkompeten yang memang paham betul terkait dengan ketenagakerjaan itu tidak ada, tidak dipanggil, tidak memenuhi atau masuk ke jajaran kabinet yang dimintakan pak Prabowo," imbuhnya.

Mirah turut mengkritisi kemampuan calon menteri yang dipilih untuk menyelesaikan persoalan buruh. Untuk itu, dia tidak menaruh harapan terlalu besar terhadia kabinet Prabowo-Gibran nantinya.

"Tentu bagi kami adalah tidak berharap banyak juga ketika banyak partai politik yang mendominasi yang menjadi menteri-menterinya pak Prabowo nanti. Karena kita sama-sama ketahui bagaimana partai politik itu punya kepentingan tersendiri, kepentingan parpolnya. Artinya tidak terlalu banyak berharap apakah nanti mereka akan mementingkan keepntingan rakyat secara umum," bebernya.

3 dari 3 halaman

Tuntut Perhatikan Rakyat

Melihat porsi calon menteri dan calon wakil menteri, Mirah menegaskan akan menuntut kerja-kerjanya nanti. Utamanya, pada aspek yang berdampak positif dan berpihak kepada rakyat, disamping latar belakang para politisi tadi.

"Jadi jangan sampai nanti mereka sibuk sendiri untuk kepentingan kelompoknya atau golongannya atau parpolnya," tegasnya.

Dia berharap, di sisa waktu menuju pelantikan menteri dan wakil menteri, Prabowo bisa mengambil tokoh yang bisa mementingkan persoalan buruh.

"Itu yang kami soroti dan terutama khusus untuk tenaga kerja atau pekerja atau buruh kami berharap ini masih ada waktu seharusnya pak Prabowo menunjuk orang yang berkompeten atau memang dia punya kompetensi terkait dengan dunia ketenagakerjaan," pungkasnya.