Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran, Lebih Banyak Parpol atau Profesional?

Liputan6.com, Jakarta Pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan segera dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Menjelang momen tersebut, Prabowo telah memanggil para calon menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan/lembaga ke kediamannya selama dua hari, yakni Senin dan Selasa (14-15).

Dalam perkembangan ini, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis analisis terkait komposisi calon pejabat yang dipanggil. Menurut CELIOS, mayoritas kandidat yang dipanggil berasal dari kalangan politisi, dengan proporsi mencapai 55,6 persen atau 60 dari 108 nama.

Sementara itu, profesional dan teknokrat hanya mengisi 15,7 persen atau 17 nama. Adapun kalangan militer dan kepolisian (TNI/Polri) mengisi 8,3 persen, diikuti pengusaha 7,4 persen, tokoh agama 4,6 persen, dan selebriti 2,8 persen. Dari segi akademisi, proporsi mereka sangat kecil, yakni hanya 5,6 persen dari total kandidat.

Selain itu, CELIOS juga mencatat bahwa dari kalangan politisi tersebut, sebanyak 45 kandidat memiliki afiliasi partai. Partai Gerindra mendominasi dengan proporsi 26,7 persen atau 12 kandidat. Posisi berikutnya ditempati Partai Golkar dengan 24,4 persen atau 11 orang. Sementara Demokrat, PAN, dan PKB masing-masing mendapat jatah 8,9 persen atau 4 orang.

Peneliti CELIOS, Galau D. Muhammad, mengkritik komposisi ini menimbulkan kekecewaan, baik secara moral maupun ekonomi. Ia mengkhawatirkan pembagian jabatan yang luas justru akan memperbesar risiko pemborosan anggaran.

“menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” ucap Galau dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10)

Ia menambahkan, meningkatnya beban anggaran ini memperparah kondisi fiskal yang rentan, terutama di tengah jatuh temponya utang pemerintah dan penurunan penerimaan pajak

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com.

2 dari 3 halaman

Potensi Anggaran Bengkak

Prabowo Subianto didampingi Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato usai resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024. (Tangkapan Layar YouTube KPU)

Galau memproyeksikan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun dalam lima tahun mendatang. Angka tersebut belum memperhitungkan biaya pembangunan gedung dan fasilitas baru bagi lembaga atau kementerian tambahan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh, Peneliti CELIOS lainnya, Achmad Hanif Imaduddin, memperingatkan dampak negatif dari kabinet gemuk tidak hanya berupa pemborosan fiskal, tetapi juga memperlebar ketimpangan ekonomi.

“Meskipun gaji menteri relatif kecil dibandingkan jabatan lain, posisi ini dapat membawa dampak ekonomi yang luas, seperti kenaikan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri yang dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan,” ujar Hanif.

Ia juga menyebut situasi ini menciptakan ketimpangan baru di masyarakat karena para pejabat mendapat keuntungan ganda baik melalui jabatan publik maupun aktivitas bisnis pribadi.

3 dari 3 halaman

Banyak Menteri

Dua Jempol Prabowo Usai Panggil Para Calon Menteri — Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyampaikan keterangan kepada para wartawan usai melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Prabowo sebelumnya berargumen sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri agar pemerintahan berjalan efektif. Namun, CELIOS menilai klaim ini perlu ditinjau ulang dengan melihat perbandingan internasional.

Di Amerika Serikat, misalnya, dengan populasi sekitar 346 juta orang, hanya ada 15 departemen setingkat kementerian. China, dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa, memiliki 21 kementerian.

Sementara itu, Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 275 juta, memiliki 46 kementerian jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan kedua negara tersebut.

Menurut Hanif, fakta ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah kementerian tidak selalu berarti peningkatan efisiensi dan efektivitas. Sebaliknya, birokrasi yang terlalu besar berpotensi menciptakan inefisiensi dan membebani anggaran negara.