LPDB-KUMKM: Realisasi Pembiayaan Koperasi Sektor Riil Sentuh 60%

Sebelumnya, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mencatat telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,46  triliun pada September 2024.

"Khusus untuk tahun 2024 sampai dengan September (2024) yang sudah kita salurkan adalah Rp1,46 triliun di mana targetnya untuk tahun 2024 itu Rp1,85 triliun," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo dalam konferensi pers Capaian 10 Tahun Kinerja LPDB-KUMKM KemenKopUKM, di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Supomo mengatakan, penyaluran dana bergulir hingga kuartal III- 2024 diakuinya baru mencapai 78 persen. Ia pun optimis target tersebut akan tercapai hingga akhir 2024.

"Jadi, alhamdulillah kita udah mencapai on track yaitu kurang lebih sekitar di bulan September itu udah sekitar 78 persenan. Jadi, insyaallah sampai dengan akhir tahun kita akan mencapai lagi," ujarnya.

Supomo menyampaikan, LPDB-KUMKM berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada koperasi sektor riil melalui ekosistem yang dibangun bersama offtaker, dalam rangka memperkuat sektor ekonomi riil di Indonesia. Namun, dalam proses penyaluran dana bergulir terhadap sektor riil tidak berjalan mulus. Lantaran pada tahun 2020 dihadapkan dengan pandemi covid-19.

"Pada saat Covid. Begitu berjalannya waktu, arahan dari Pak Menteri, LPDB udah mulai lebih konsentrasi kepada sektor riil. Apakah sektor riil dari koperasi itu tidak banyak kendala? Banyak banget kendalanya," ujarnya.

Oleh karena itu, LPDB-KUMKM juga melaksanakan inkubator untuk menginkubasi koperasi agar memiliki kinerja yang sehat dan tata kelola yang baik. "Sehingga kami menyiapkan secara internal yaitu inkubator," pungkasnya.

Sebelumnya, pertumbuhan koperasi di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan seiring perkembangan zaman. Koperasi yang berjalan dengan prinsip tata kelola manajemen yang benar, akan mengalami perubahan signifikan ke arah yang lebih baik.

Perkembangan koperasi ini tidak lepas kaitannya dengan peran aktif pemerintah, baik pusat dan daerah, juga masyarakat.

Selama ini, koperasi turut berperan dalam kegiatan gotong royong dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kemakmuran para anggotanya. Demikian halnya yang dilakukan oleh KSPPS Keluarga Remaja Islam Magelang (KSPPS KARISMA) di Kota Magelang Jawa Tengah.

KSPPS KARISMA terus melakukan pembenahan dan pengembangan, terutama di bagian pembiayaan. Hingga April 2024, koperasi yang telah memiliki 5 kantor cabang, mencatatkan total anggota sebanyak 12.642 orang, dengan jumlah karyawan sebanyak 71 orang.

Ketua KSPPS KARISMA Teguh Rismanto menjelaskan, koperasi menerapkan prinsip 5C yakni, Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral. Koperasi juga terus memperketat dan berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan sehingga terhindar terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). Monitoring angsuran anggota juga terus dilakukan setiap bulan dari tingkat kolektor sampai dengan tingkat manajer, sehingga dapat memitigasi resiko sedini mungkin.

“Selain menerapkan prinsip prudent dalam menjalankan koperasi, hal yang tidak kalah penting dalam meningkatkan produktivitas usaha dan mencegah terjadinya gagal bayar dari anggota adalah selalu menyesuaikan perkembangan zaman dengan mematuhi regulasi yang ada. Di samping itu, dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, koperasi telah menerapkan digitalisasi melalui aplikasi Islamic Micro Finance Application (IMFA) sejak tahun 2015,” ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Rabu (22/5/2024).

Pada tahun 2011, lanjut Teguh, KSPPS KARISMA mendapatkan informasi mengenai pembiayaan murah dari pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM).

Informasi tersebut diperoleh dari sesama rekan Baitul Maal wa Tanwil (BMT) ataupun pertemuan forum BMT, baik di daerah atau wilayah, maupun nasional. Sejak mendapatkan informasi tersebut, koperasi mengajukan pembiayaan ke LPDB-KUMKM, dan hingga tahun 2024 koperasi telah mendapatkan 5 kali pembiayaan LPDB-KUMKM.

Teguh mengatakan, pertimbangan mengakses LPDB-KUMKM, didasari dari penerapan skema pembiayaan LPDB-KUMKM yaitu bagi hasil murni yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana tidak memberatkan kedua belah pihak. Bagi koperasi sendiri juga membawa dampak positif dalam peningkatan produktivitas usaha, dan LPDB-KUMKM juga menjadi salah satu lembaga pembiayaan yang mendukung penuh kinerja koperasi.

"Melalui monitoring berkala yang dilakukan LPDB-KUMKM, hal ini sangat menguntungkan koperasi, khususnya bimbingan dari sisi tata kelola, usaha dan keuangan,” jelas Teguh.

Setelah mendapatkan pembiayaan LPDB-KUMKM, Teguh menambahkan, otomatis permodalan koperasi pun bertambah, sehingga dapat menyalurkan pembiayaan kepada anggota lebih banyak dan memberikan kemanfaatan lebih.

KSPPS KARISMA memperoleh lebih banyak manfaat dan keberkahan dari lembaga keuangan syariah sebagai ladang dakwah terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Koperasi terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan produktivitas khususnya di sisi pembiayaan, sehingga akan terus mengakses pembiayaan LPDB-KUMKM apabila memerlukan tambahan permodalan.

“Sistem layanan LPDB-KUMKM yang serba digital, dan respon layanan LPDB-KUMKM yang sangat cepat dan baik, seluruh kendala dan tantangan saat pengajuan pembiayaan dana bergulir dapat tereliminir. Sebagai lembaga pembiayaan bagi koperasi yang professional, LPDB-KUMKM membantu dari sisi permodalan, edukasi administratif, serta kinerja koperasi. Kami berharap, LPDB-KUMKM terus mendukung eksistensi koperasi di Indonesia dengan program pembiayaan murah bagi koperasi dan menjadi lembaga pembiayaan prioritas bagi koperasi,” harap Teguh.