Liputan6.com, Jakarta - Miliarder teknologi sekaligus orang terkaya di dunia, Elon Musk mengungkapkan membuka sayembara senilai USD 1 juta atau Rp15,4 miliar per hari (asumsi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 15.486,3) untuk pemilih terdaftar di negara bagian Pennsylvania dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada November 2024.
Melansir BBC, Senin (21/10/2024) pemenang sayembara akan dipilih secara acak dari mereka yang menandatangani petisi pro-konstitusi oleh kelompok kampanye milik Musk, AmericaPAC, yang ia dirikan untuk mendukung pencalonan Donald Trump untuk dalam Pilpres AS.
Baca Juga
Cek bergaya lotere pertama diberikan kepada peserta yang tampak terkejut di sebuah acara balai kota pada Sabtu malam.Hadiah tersebut secara efektif akan membantu mendorong calon pemilih Trump untuk terlibat dalam kampanye selama minggu-minggu terakhir pemilihan presiden di AS.
Advertisement
Di sisi lain, sayembara yang diadakan Musk menimbulkan pertanyaan seputar legalitasnya. Pakar hukum pemilu di AS, Rick Hasen menulis di Blog Hukum Pemilu pribadinya bahwa ia menilai sayembara Musk "ilegal".
"Undang-undang federal menyatakan siapa pun yang membayar atau menawarkan untuk membayar atau menerima pembayaran baik untuk pendaftaran pemilih atau untuk pemungutan suara menghadapi potensi denda USD 10.000 atau hukuman penjara lima tahun,” jelas Hasen.
"Siapa yang dapat menandatangani petisi? Hanya pemilih terdaftar di negara bagian yang masih belum jelas, yang membuatnya ilegal," ujar Hasen, seorang profesor di sekolah hukum Universitas California, Los Angeles (UCLA).
Dilaporkan, ini bukan kalau pertama miliarder tersebut membuka sayembara.Musk sebelumnya menawarkan untuk memberikan USD 47 kepada siapa pun yang berhasil mendapatkan pemilih terdaftar di negara bagian yang menjadi penentu untuk menandatangani petisi.
Elon Musk Bayar Denda Rp 80 Miliar, Pemblokiran X Dicabut Brasil
Sebelumnya, Mahkamah Agung Brasil mengatakan bahwa pihaknya telah mencabut larangan terhadap platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Dikutip dari BBC, Kamis (10/10/2024), dalam putusannya, Hakim Alexandre de Moraes mengatakan bahwa dia telah mengizinkan "pengembalian segera" aktivitas platform X di negara tersebut setelah membayar denda yang besar dan memblokir akun yang dituduh menyebarkan informasi yang salah.
Menurut sebuah pernyataan, situs tersebut telah membayar denda sebesar total USD 5,1 juta atau sekitar Rp 80 miliar (estimasi kurs Rp 15.710 per USD) dan setuju untuk menunjuk perwakilan lokal, sebagaimana diwajibkan oleh hukum Brasil.
Moraes telah memblokir akses ke platform X, yang dimiliki oleh Elon Musk, setelah menolak untuk melarang beberapa profil yang dianggap oleh pemerintah menyebarkan informasi yang salah tentang pemilihan Presiden Brasil 2022.
Pengawas telekomunikasi Brasil, Anatel telah diinstruksikan untuk memastikan layanan telah dilanjutkan bagi lebih dari 20 juta pengguna di negara tersebut dalam waktu 24 jam.
Setelah berbulan-bulan menentang perintah pengadilan, Musk memecat staf perusahaan di Brasil pada akhir Agustus dan menutup kantor X di Brasil.
"Keputusan untuk menutup kantor X di Brasil sulit," tulis Musk, yang juga mengelola produsen mobil listrik Tesla dan perusahaan roket SpaceX, saat itu.
Sebagai seorang "pemegang kebebasan berbicara absolut", miliarder itu menggambarkan langkah Hakim Moraes untuk memblokir beberapa lusin akun sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran kebebasan berbicara.
Advertisement
Seluruh Platform Diblokir
Beberapa hari kemudian, Hakim Moraes memerintahkan agar seluruh platform diblokir di seluruh negeri. Banyak pengguna beralih ke situs alternatif seperti Bluesky, dan permintaan VPN (Virtual Proxy Networks) di Brasil melonjak. Namun pada bulan September, platform tersebut mulai mematuhi perintah pengadilan dalam perubahan haluan yang jelas.
Pada hari Selasa, X mengatakan bahwa mereka "bangga kembali ke Brasil". "Memberikan akses ke platform kami yang sangat penting bagi puluhan juta warga Brasil merupakan hal terpenting dalam keseluruhan proses ini," tulis tim urusan pemerintahan dalam sebuah pernyataan.
Tampaknya X kini telah memenuhi semua tuntutan hakim agar larangan tersebut dicabut. Brasil merupakan salah satu pasar terbesar untuk platform tersebut di seluruh dunia, sekaligus pasar terbesarnya di Amerika Latin, dengan perkiraan 22 juta pengguna.
Akibat Unggahan di Media Sosial, Elon Musk Tak Diundang KTT Inggris
Elon Musk, pengusaha fenomenal sekaligus salah satu orang terkaya di dunia, tidak diundang ke KTT Investasi Internasional yang diselenggarakan pemerintah Inggris. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas komentar kontroversialnya di media sosial yang selama kerusuhan yang terjadi di Inggris bulan lalu.
Kerusuhan di Inggris meletus setelah adanya insiden penikaman di Southport yang menewaskan tiga orang anak. Dalam salah satu unggahannya Elon Musk di media sosial X memprediksi terjadinya perang saudara di Inggris dan berulang kali mengkritik Perdana Menteri Inggris. Alhasil Unggahannya tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak.
Mengutip BBC, Kamis (26/9/2024), KTT yangakan dilaksanakan pada Oktober ini merupakan acara penting bagi Perdana Menteri Keir Starmer, yang berharap dapat menarik investasi bernilai miliaran dolar AS dari investor global. Dengan begitu, investasi ini akan membantu pertumbuhan ekonomi Inggris.
Elon Musk sebenarnya diundang pada acara serupa tahun lalu, bahkan memimpin diskusi utama pada KTT AI di bulan November bersama PM sebelumnya, Rishi Sunak.
Selama kerusuhan Agustus, Musk sempat membagikan teori konspirasi yang menyatakan bahwa Inggris sedang membangun "kamp penahanan" di Kepulauan Falkland untuk menahan para perusuh.
Meskipun unggahan tersebut akhirnya dihapus, banyak pejabat pemerintah Inggris menganggap pernyataannya sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Musk tidak diundang ke acara besar tersebut pada 14 Oktober.
Advertisement