Jakarta Makin Macet, Apa Solusi Terbaik?

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menyatakan bahwa pembatasan kendaraan pribadi adalah langkah yang tidak bisa dihindari jika ingin mengurangi kemacetan secara signifikan. Calon gubernur perlu berani menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan. Ini bukan langkah populer, tetapi harus dilakukan demi keberlanjutan kota.

Salah satu pendekatan yang sering dibahas adalah implementasi Electronic Road Pricing (ERP), yaitu sistem tol berbasis elektronik untuk kendaraan yang melewati ruas jalan-jalan tertentu. ERP adalah langkah yang tepat, tapi harus didukung dengan sistem transportasi publik yang benar-benar efisien dan terintegrasi.

MRT dan LRT memang telah beroperasi dan memberikan dampak positif, namun kapasitas dan jangkauan transportasi ini masih terbatas. Berdasarkan data dari PT MRT Jakarta, jumlah penumpang MRT pada 2023 mencapai rata-rata 100.000 orang per hari, masih jauh dari kapasitas ideal yang diharapkan.

Sementara itu, layanan LRT yang baru beroperasi juga masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Selain itu, TransJakarta, yang diharapkan menjadi tulang punggung transportasi publik Jakarta, juga menghadapi tantangan. Meski memiliki lebih dari 2.000 armada bus, TransJakarta masih harus berjuang melawan kemacetan di jalur busway yang kadang diserobot kendaraan pribadi.

Untuk membuat transportasi publik menarik bagi warga, calon gubernur harus memastikan bahwa TransJakarta, MRT, dan LRT berjalan tanpa gangguan dan terintegrasi dengan baik.

Pembenahan transportasi publik juga harus didukung oleh pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), di mana pusat-pusat permukiman, perkantoran, dan komersial berlokasi di sekitar stasiun atau halte transportasi publik. Ini akan mendorong lebih banyak orang untuk beralih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.

Tantangan lainnya adalah perilaku pengguna jalan yang belum sepenuhnya mendukung upaya perbaikan transportasi. Banyak warga Jakarta masih enggan meninggalkan kendaraan pribadinya meskipun sudah ada alternatif transportasi publik.

Menurut survei dari Jakarta Transport Watch pada 2023, 60% warga Jakarta lebih memilih menggunakan mobil atau motor karena alasan kenyamanan dan fleksibilitas.

Oleh karena itu, calon gubernur juga perlu berfokus pada edukasi publik mengenai pentingnya menggunakan transportasi umum. Selain itu, subsidi dan insentif bagi pengguna transportasi publik juga bisa menjadi cara untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Pemimpin Jakarta mendatang harus fokus pada kebijakan yang berkelanjutan. Jika terus menerus menambah jalan atau flyover untuk mobil, kemacetan hanya akan semakin parah. Solusinya adalah memperbaiki dan memperluas transportasi umum, sekaligus memperketat aturan kendaraan pribadi.

Penggunaan kendaraan pribadi yang tak terkendali juga berkontribusi pada polusi udara yang semakin buruk di Jakarta. Menurut laporan dari IQAir pada Agustus 2024, Jakarta masuk dalam peringkat 10 besar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Hal ini seharusnya menjadi pengingat bahwa pembenahan transportasi bukan hanya tentang kemacetan, tapi juga tentang kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Langkah pembatasan kendaraan bisa diterapkan melalui kebijakan yang lebih ketat, seperti pembatasan plat nomor ganjil-genap yang lebih luas dan jam operasional yang diperpanjang. Namun, kebijakan ini hanya akan efektif jika transportasi publik bisa menjadi solusi yang nyaman dan terjangkau bagi semua kalangan.