Otorita IKN Latih Warga Sekitar Ibu Kota Baru jadi Satpam

Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyelenggarakan program pelatihan satpam Gada Pratama, yang ditujukan khusus bagi masyarakat lokal di wilayah delineasi IKN. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, Polda Kalimantan Timur, dan PT Bina Sarana Multi Cipta Indonesia.

Direktur Pemberdayaan Manusia Otorita IKN Conrita Ermanto mengatakan, program ini merupakan bagian dari visi strategis Otorita IKN untuk memastikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

"Upaya ini merupakan bagian dari strategi Otorita IKN untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, dan memastikan bahwa pembangunan IKN memberikan manfaat langsung bagi penduduk sekitar," papar Conrita dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Conrita menambahkan, pelaksanaan program pelatihan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga keamanan yang profesional di IKN seiring dengan percepatan pembangunan.

Tak hanya itu, pelibatan masyarakat lokal dalam menjaga keamanan wilayah pun dianggap jadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja dari luar daerah. Sekaligus upaya meminimalisir kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah sekitar IKN.

"Dengan adanya program tersebut, masyarakat lokal diharapkan tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi juga pelaku aktif yang berperan dalam menjaga ketertiban dan stabilitas keamanan di wilayah mereka sendiri," ungkapnya.

Selain memberikan pelatihan terkait tugas dan fungsi Satpam, program ini juga mencakup berbagai aspek penting. Seperti teknik pengamanan, penggunaan peralatan pengamanan, pengawasan CCTV, aspek hukum terkait batasan wewenang satpam, hingga penanganan situasi darurat seperti kebakaran dan kerusuhan.

2 dari 4 halaman

Pembekalan Keterampilan Komunikasi

Tepat dua pekan dari hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya akan melaksanakan upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. RI 1 juga sempat menjajal untuk berkantor di IKN selama 3 hari, dengan bermalam di Kantor Presiden yang dinamai Istana Garuda. (Dok. Kementerian PUPR)

Para peserta juga mendapatkan pembekalan keterampilan komunikasi. Termasuk kemampuan dasar berbahasa Inggris, serta pelatihan fisik dan mental untuk mempersiapkan mereka menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan stres.

Program pelatihan ini melibatkan 160 peserta dari berbagai kecamatan di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara, termasuk Kecamatan Sepaku, Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Muara Jawa.

"Dengan adanya pelatihan ini, Otorita IKN bersama mitra pelaksana pelatihan satpam Gada Pratama ingin memastikan bahwa lulusan program memiliki peluang besar untuk terserap dalam pasar kerja, baik di lingkungan Otorita IKN maupun sektor swasta yang beroperasi di Nusantara," pungkas Conrita.

3 dari 4 halaman

Percepat Penyelenggaraan Kereta Tanpa Rel di IKN, Jokowi Teken Inpres Ini

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) terus mengebut pekerjaannya pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satunya pada pembangunan Jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Kariangau - SP. Tempadung.(Foto: Wijaya Karya)

Sebelumnya, Pemerintah merilis instruksi presiden untuk mendukung percepatan penyelenggaraan uji coba dan unjuk kerja trem otonom atau kereta tanpa rel di ibu kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Instruksi Presiden Republik Indonesia itu tertuang dalam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja (Proof of Concept) trem otonom di IKN yang ditandatangani Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024.

Mengutip dari jdih.setneg.go.id, instruksi presiden itu diterbitkan untuk mendukung percepatan penyelenggaraan uji coba dan unjuk kerja (proof of concept) trem otonom untuk mendukung pengembangan transportasi perkeretaapian di IKN.

Inpres itu ditujukan untuk empat menteri dan dua kepala badan. Empat badan itu antara lain Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Seiring inpres itu didorong mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Jokowi menginstruksikan antara lain memberikan dukungan percepatan uji coba dan unjuk kerja (proof of concept) penyelenggaraan trem otonom untuk pengembangan transportasi perkeretaapian dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara.

Kemudian melakukan kegiatan pengoperasian uji coba dan unjuk kerja (proof of concept) trem otonom yang digunakan untuk menunjukkan dan membuktikan secara konsep trem otonom dapat diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara.

Selanjutnya Jokowi juga instruksikan pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas antara lain fasilitas keselamatan dan keamanan. Kemudian fasilitas depo dan equipment room, stasion/halte, charging station, elektrikal, mekanikal, persinyalan, jaringan telekomunikasi dan gardu listrik, dan fasilitas jalur pengarah (virtual track) pada badan jalan.

Selain itu, pendanaan pelaksanaan instruksi presiden ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 dari 4 halaman

Proyek Kerja Sama

Pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), atau rumah PNS dan TNI/Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Kementerian PUPR)

Mengutip Antara, Trem Otonomos atau Autonomous Rail Transit (ART) merupakan proyek kerja sama RI dengan BUMN China CRRC Zhuzhou Institute Co Ltd dan Norinco yang telah sepenuhnya siap sejak Agustus 2024.

Trem Otonom memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan Light Rail Transit (LRT), di antaranya menggunakan jalur virtual melalui sistem pandu otomatis yang mengikuti marka khusus yang telah terpasang di jalan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengupayakan keberlanjutan kerja sama tersebut melalui skema pembelian layanan (Buy The Service) pada periode pemerintahan 2024-2029.

Dilansir dari keterangan Kementerian Keuangan RI, skema buy the service merupakan amanat UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diluncurkan sejak 2020 untuk menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan. Buy the service sama dengan investasi jangka menengah yang dilakukan oleh swasta, baik oleh pihak penyedia kereta maupun perusahaan Indonesia yang akan dibayar melalui dana pemerintah.