Komisi XII Todong Kelanjutan Hilirisasi Nikel: What's Next?

Sebbelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia resmi meraih gelar S3 Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global dari Universitas Indonesia (UI). Bahlil sukses menjadi doktor dengan predikat cumlaude setelah menyampaikan disertasi berjudul: Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Mineral Republik Indonesia (DPP AIMRI) Bidang Eksternal, Ravindra menilai, disertasi Bahlil relevan dan dapat menjawab tantangan Hilirisasi Nikel di Indonesia.

"Disertasi yang disusun dengan pendekatan kuantitatif tersebut, diteliti melalui instrumen Analytical Hierarchy Process yang membedah dampak positif dari Hilirisasi Nikel serta tantangan dan hambatannya”, kata Ravindra seperti dikutip dari keterangan diterima, Jumat (18/10/2024).

Ravindra menambahkan, disertasi Bahlil adalah terobosan akademik yang mutakhir dalam tata kelola pertambangan di indonesia, khususnya Nikel. Selain itu, Bahlil juga menganalisa persoalan-persoalan dalam Sektor Pertambangan Nikel yang selama ini menjadi penghambat laju Hilirisasi Nikel di Indonesia.

"Dalam disertasi nya, Pak Bahlil mengurai setidaknya empat persoalan pokok dalam hilirisasi nikel. Empat masalah tersebut antara lain adalah ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, dan belum adanya rencana diversifikasi pasca tambang,” ungkap Ravindra.

Ravindra mencatat, soal diversifikasi pasca tambang dalam diskusi internal yang digelar DPP AIMRI, sangat berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem bisnis pasca mine-out suatu IUP OP. Sehingga tetap bisa memiliki manfaat bagi masyarakat.

“Masalah-masalah pokok dalam Hilirisasi Nikel tersebut memang persoalan yang benar-benar terjadi dalam Tata Kelola Pertambangan Nikel yang sering menjadi Diskusi di dalam Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Mineral Republik Indonesia (DPP AIMRI) yang dipimpin oleh Ketua Umum Achyar Al Rasyid dan Sekretaris Jenderal Ali Zakkyudin,” beber dia.

Maka dari itu, Ravindra memastikan demi menjawab berbagai persoalan tersebut, AIMRI siap terlibat dan sangat mendukung agar segera dilakukan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS hilirisasi) yang dapat mengorkestrasikan implementasi kebijakan Hilirisasi yang memperkuat tata kelola kebijakan dan kelembagaan.

“Tujuannya agar dapat berkontribusi mewujudkan Hilirisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan," dia menandasi.