Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bikin Layanan Investasi Lambat? Ini Kata Pemerintah

Adapun upaya yang dilakukan yakni pada layanan yang terdampak, saat ini dilakukan pembagian kewenangan perizinan dan juga pemberian hak akses.

"Hak akses kewenangan ada di Sekjen selaku PIC yang diberikan tugas untuk mengkoordinasikan penataan kelembagaan dan SDM di masa transisi. Sehingga ketika ada perubahan menjadi lebih cepat untuk disesuaikan. Hak akses yang baru ini ditentukan ketika sudah ada organisasi baru," imbuhnya.

Sementara berkaitan dengan pelayanan yang ada, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Iwan Suryana mengatakan, pihaknya memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan layanan tatap muka yang terdiri 18 kementerian/lembaga, dan layanan non fisik atau online.

"Front office khusus menangani bila ada pelaku usaha yang mengalami kesulitan OSS, dan lain-lain. Namun, terkait layanan tatap muka tidak terkait perizinan hanya terkait layanan konsultasi. Sedangkan layanan perizinan sudah dilakukan semua secara online," ungkapnya.

Sebelumnya, Peneliti Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri, berharap Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Karena, hal ini memang sudah menjadi kewajiban untuk mengevaluasi pekerjaan.

“Mungkin sedikit tambahan terkait dengan tadi ya. Yang perlu kita ingat, evaluasi itu adalah komponen yang memang seharusnya menjadi standar untuk membentukkan good governance. Jadi itu memang suatu kewajiban untuk selalu ada evaluasi,” ujar Fauri dalam media briefing di Auditorium CSIS Building, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Fauri juga mendorong agar evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap kinerja para menteri dan wakil menteri, tetapi juga pada program kerja yang mereka jalankan.

“Poin yang kedua adalah selain dari evaluasi kinerja menteri, menurut saya yang lebih penting adalah evaluasi programnya juga,” tambahnya.

“Jadi jangan sampai misalnya belum tentu kegagalan itu ada di menterinya, misalnya jangan-jangan dari desain programnya memang sudah tidak baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu tadi,” katanya lebih lanjut.

Fauri pun berharap Prabowo tidak hanya mengevaluasi pejabat tetapi juga menilai efektivitas program yang dijalankan. “Jadi tidak hanya dari evaluasi tingkatan menterinya, tapi juga seharusnya evaluasi ada di tingkatan program dan kebijakan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan mengevaluasi seluruh menteri dan wakil menterinya setiap enam bulan.

Hashim menyebut evaluasi ini akan rutin dilakukan untuk menjawab kritik terhadap “kabinet gemuk” dengan 48 menteri dan 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih.

"Saya sudah dengar, bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret/April tahun depan, setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi," kata Hashim dalam bincang-bincang di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).

"So ini kalau dalam 6 bulan pertama, maaf, yang kurang efisien, korupsi, atau kurang berdaya atau mungkin lelah, kurang tenaga, akan dievaluasi. Dia (Prabowo) orangnya tegas. Saya kira banyak yang sudah tahu," tegasnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com