Modal Rp 5 Triliun, Program 3 Juta Rumah Prabowo Bisa Terlaksana?

Realisasi Penambahan Kuota FLPP Masih Ditunggu — Foto udara salah satu kawasan perumahan bersubsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis sore (19/9/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mempertanyakan soal alokasi anggaran minim yang diterima pihaknya untuk 2025. Padahal, Kementerian PKP mengemban misi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun program 3 juta rumah.

Ara menyebutkan, Kementerian PKP hanya mendapatkan alokasi Rp 5 triliun di 2025. Ia lantas membandingkan program pembangunan perumahan pada tahun ini yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).

Dengan alokasi Rp 14 triliun, ia menyoroti realisasi pembangunan rumah hanya sekitar 200 ribu unit. Ara lantas mempertanyakan balik saat diminta keterangan, apakah program 3 juta rumah Prabowo bisa terealisasi mulai tahun depan.

"Anggaran perumahan dibanding tahun lalu naik apa turun? Jadi sedikit apa banyak? Tahun lalu bisa bangun rumah berapa? Dengan anggaran berapa?" kata Ara saat berbincang dengan media di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ajak Pengembang

Kendati begitu, Ara tak ingin berpaku hanya kepada uang negara saja dalam program pembangunan rumah rakyat. Mulai dari dengan mengajak pihak pengembang swasta untuk ikut berpartisipasi, hingga meminimalisir tindak korupsi dalam pelaksanaannya.

"Jadi 3 juta rumah itu saya harus kreatif, bagaimana mengadakannya itu. Saya mulai sekarang dengan anggaran Rp 5 triliun. Jadi supaya tahu, saya mulai dengan begitu," ujar dia.

"Terus kalau saya pakai sistematis, enggak ngajak teman-teman, gotong royong, enggak melakukan efisiensi, tidak korupsi, kira-kira makin jauh atau makin dekat dengan angka itu? Makin jauh kan.Kita kan enggak boleh ada ego-ego sektoral. Saya percaya dengan gotong royong," tegas Maruarar Sirait.

2 dari 2 halaman

Pagu Anggaran

Pemulihan Ekonomi Nasional Lewat Rumah Bersubsidi — Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/2/2021). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. meyakini tahun ini menjadi tahun pemulihan bagi sektor properti khususnya rumah tapak. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Untuk diketahui, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengantongi pagu anggaran Rp 5,078 triliun di 2025. Alokasi terbesar senilai Rp 3,53 triliun akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Dengan rincian, pembangunan hunian vertikal untuk TNI, ASN dan Hankam di IKN sebanyak 240 unit. Lalu, pembangunan lanjutan rusun ASN dan Hankam sebanyak 2.820 unit, hingga renovasi 10 tower rusun Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

Alokasi terbesar kedua untuk pengadaan rumah swadaya dianggarkan sebesar Rp 747 miliar. Itu akan dipakai untuk mendukung pembangunan rumah swadaya melalui skema BSPS, dan direalisasikan lewat program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Selanjutnya, alokasi pembangunan rumah khusus senilai Rp 105 miliar, rumah umum dan komersial Rp 121 miliar, dan dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp 575 miliar.