Harapan Besar Nelayan Tradisional pada Prabowo-Gibran

Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan, dalam Diskusi Publik KNTI 'Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan', Selasa (29/10/2024). (Tira/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan, menyampaikan terdapat tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintahan baru yang di pimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor perikanan.

Pertama, menyangkut kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indonesia. Ia melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrim, utamanya di daerah pesisir.

"Setidaknya ada tiga hal yang menurut kami perlu mendapatkan perhatian. Pertama adalah soal kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan Indonesia yang saya kira dalam kondisi kesejahteraan yang masih miskin dan bahkan kemiskinan ekstrim itu masih ada di masyarakat daerah pesisir," kata Dani dalam Diskusi Publik KNTI 'Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan', Selasa (29/10/2024).

Selain itu, KNTI juga menilai perlindungan wilayah penangkapan ikan di Indonesia masih sangat lemah, bahkan konflik ruang laut antara nelayan dengan aktivitas perikanan yang lain juga masih tinggi. Oleh karena itu, ia berharap di Pemerintahan yang baru bisa memperhatikan hal tersebut.

Perhatian kedua, kaitannya dengan akses terhadap teknologi, permodalan, pasar, hingga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih lemah.

"Dari nelayan dan pembudidaya kita, termasuk pengorganisasian nelayan dan pembididaya ikan di Indonesia yang masih lemah, dan KNTI disini terus kami mendorong agar penguatan sumber daya manusia, penguatan organisasi nelayan untuk menopang kemajuan sektor perikanan itu sendiri," ujarnya.

Ketiga, terkait dengan keberlanjutan dari sumber daya ikan itu sendiri. Lantaran, kata Dani, wilayah perikanan Indonesia banyak yang dieksploitasi berlebihan. Alhasil, banyak nelayan yang kesulitan mendapatkan sumber daya ikan.

"Saya kira itu sangat penting ke depan, bagaimana praktek ilegal fishing, over fishing, itu bisa menjadi satu perhatian Pemerintah, termasuk pencemaran laut masih menjadi masalah besar, terutama dari sampah, dan pencemaran dari tumpahan minyak yang dirasakan nelayan-nelayan kami dibeberapa daerah," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Baru Dilantik Lagi, Menteri Trenggono Langsung Tancap Gas Jalankan Hilirisasi

Trenggono, Menteri KKP 2024, Selasa (22/10/2024)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah dorong kebijakan hilirisasi ekonomi biru sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk laut Indonesia dan menyejahterakan masyarakat pesisir.

Menteri KKP terpilih, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk memanfaatkan kekayaan laut secara maksimal sekaligus mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Saat konferensi pers terbaru Menteri Kelautan dan Perikanan di kantor KKP pada Senin (21/10/2024).

“Selama ini kita hanya menjual bahan mentah seperti benih lobster dan rumput laut. Padahal, negara-negara maju seperti Vietnam memanfaatkan produk kita untuk membangun industrinya dan memperoleh keuntungan besar,” jelasnya. Trenggono menegaskan bahwa hilirisasi bertujuan agar nilai tambah dari produk laut dapat dinikmati di dalam negeri.

Dia juga mencontohkan beberapa inisiatif yang sedang berjalan seperti budidaya udang vaname dan ikan tilapia secara masif. “Kami menargetkan produksi ikan tilapia mencapai tiga juta ton per tahun. Dengan begitu, ketersediaan protein kita terjamin, dan kita tidak perlu bergantung pada impor,” ujarnya.

Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Menurut Trenggono, budidaya tidak boleh lagi dengan plastik, melainkan dapat menggunakan bahan ramah lingkungan seperti batok kelapa. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa ekonomi dan ekologi bisa berjalan seiring.

3 dari 3 halaman

Kementerian Mengembangkan Sistem Pelacakan

Menteri KKP terpilih, Sakti Wahyu Trenggono bersama jajarannya saat konferensi pers Menteri Kelautan dan Perikanan di kantor KKP pada Senin (21/10/2024).

Selain budidaya, kementerian juga tengah mengembangkan sistem pelacakan untuk memastikan produk laut Indonesia memenuhi standar internasional. “Dengan sistem ini, ekspor kita lebih kompetitif dan mampu bersaing di pasar global,” jelasnya.

Tidak berhenti di situ, Menteri KKP juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam rantai hilirisasi. “Kami ingin koperasi nelayan ikut terlibat. Mereka harus diberi akses dan pendidikan agar mampu mengelola laboratorium dan pembibitan sendiri. Ini bukan sekadar kebijakan, tapi investasi jangka panjang untuk kemandirian ekonomi masyarakat pesisir,” tegasnya.

Hilirisasi bukanlah jalan yang mudah dan membutuhkan konsistensi. Selain itu, Inovasi dan kualitas harus terus ditingkatkan agar produk kita mampu memenuhi ekspektasi pasar internasional.

Dengan strategi ini, KKP berharap mampu meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan memperkuat ketahanan pangan nasional. “Hilirisasi ini bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi senjata kita dalam membangun masa depan yang lebih baik,” tutupnya.

Gibran Rakabuming Raka
Orang
Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Lihat Selengkapnya
Gibran Rakabuming Raka
Prabowo Subianto
Tokoh
H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo adalah seorang pengusaha, politisi, dan mantan perwira TNI Angkatan Darat.
Lihat Selengkapnya
Prabowo Subianto
nelayan