Maruarar: Tanah Sitaan Hasil Korupsi Bisa Dimanfaatkan untuk Perumahan Rakyat

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait gerak cepat mewujudkan target Program 3 Juta Rumah per Tahun milik Presiden Prabowo Subianto.

Ara, panggilan akrabnya bersedia memberikan lahan berupa tanah perusahaan miliknya untuk di Tangerang menjadi lokasi ground breaking pembangunan rumah gratis beserta isinya dengan menggandeng pihak swasta yakni Agung Sedayu.

"Saya rencananya 10 November 20204 mendatang akan melaksanakan ground breaking rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya milik perusahaan yang bangun rumahnya  perusahaan lain Agung Sedayu sama isinya,” kata Menteri Ara di sela-sela Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan "Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" dilansir Selasa (29/10).

Menteri PKP Maruarar menyatakan tidak masalah apabila swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuknya. Baginya yang terpenting bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. 

“(Bantuan rumah) macam-macam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan bisa intinya dikasih ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran. Kita ngasih BLT aja sering tidak tepat. Nanti data base penerima bantuan kalau perlu buat sendiri saja lah,” terangnya. 

Dia juga mengajak semua pihak termasuk sektor swasta melalui program CSR untuk terlibat secara aktif dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Mengingat, pembangunan perumahan juga akan memberi efek berganda atau multiplier effect hingga pembukaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara. 

“Nanti kita lihat dulu kondisi dan lokasinya seperti apa (bangunan rumah tapak atau rumah susun -red). Silakan swasta bentuknya apa bisa CSR atau apa saja yang penting ada rumah buat rakyat. Mau disewain nggak? atau mau dijual juga nggak? ya saya maunya rumahnya gratis dikasih saja buat rakyat," terangnya.

Dia juga memohon doa serta dukungan dari semua pihak agar rencana kerjanya berjalan lancar di lapangan. Selain itu, dirinya juga berharap ke depan tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif namun harus dihuni dari berbagai kalangan. 

"Rencana saya di situ ada guru berpenghasilan rendah, TNI berpenghasilan, Polisi berpenghasilan rendah karena TNI dan Polisi kalua yang bintara atau tamtama jarang pindah tempat. Intinya jangan jadi hunian ekslusif dan variasi ada ASN dan masyarakat juga sehingga bisa jadi role model atau percontohan rumah gratis,” tandasnya. 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal menyumbangkan 2 hektare lahan miliknya, untuk memulai inisiasi program 3 juta rumah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan, inisiasi ini sekaligus jadi cara untuk mengajak para pengembang swasta berpartisipasi dalam pembangunan program 3 juta rumah.

"Skemanya macam-macam. Ada yang saya buat tanggal 10 November groundbreaking di Tangerang. Buat siapa? Buat rakyat. Mau disewain atau dijual? Eggak. Mau dikasih saja," ujar Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Dia pun menjanjikan bahwa hunian yang nantinya tersedia tak akan dikenakan tarif bagi para penghuninya. "Gratis. Bentuknya apa, kita kasih aja," imbuhnya.

Khusus MBR

Dengan catatan, hunian itu bakal dikhususkan untuk para masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari berbagai macam golongan. Mulai dari masyarakat umum, hingga aparatur sipil negara (ASN) sampai TNI/Polri pun bisa ikut serta.

"Rencana saya nih, doain mudah-mudahan berhasil, di situ ada gurunya, ada TNI berpenghasilan rendah, polisi berpenghasilan rendah. Karena kalau TNI/Polisi yang Bintara, tamtama itu jatuhnya pindah-pindah tempat. Variasi, ada ASN juga," ungkapnya.

"Isunya cuman satu, dikasih kepada rakyat yang tepat. Jangan sampai salah sasaran. Kita kasih BLT saja sering salah sasaran. Jadi kita musti buat yang tepat sasaran," tegas Ara.

Ara mempersilakan pihak swasta yang mau berpartisipasi dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan idenya masing-masing. Entah disumbang dalam bentuk hunian vertikal semacam apartemen atau rumah susun (rusun), ataupun rumah tapak.

"Silakan lah bentuknya apa. Dari swasta tanahnya, yang bangun swasta, sama isinya. Besok-besok bapak dari Intiland, terserah bagaimana. Mau tanahnya kayak saya, swasta dibangun, atau dibalik, gitu," kata Maruarar Sirait.