Sukses

BP Investasi Danantara Siap Meluncur pada 8 November 2024

Peluncuran BP Investasi Danantara pada 8 November 2024 akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia siap diluncurkan pada 8 November 2024. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan BP Investasi Danantara tersebut.

Mengutip Antara, ditulis Selasa (29/10/2024), Kepala BP Investasi Danantara Muliaman Hadad dipanggil oleh Prabowo dalam rapat terbatas di Istaran Kepresidenan Jakarta pada Senin, 28 Oktober 2024 untuk mempersiapkan peluncuran itu.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 (November) diluncurkan (secara) resmi (oleh) Presiden. Persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman Hadad saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Muliaman menuturkan, peluncuran BP Investasi Danantara pada 8 November 2024 itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengakui pembentukan Danantara itu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," ujar Muliaman menjawab pertanyaan soal revisi UU BUMN.

Dalam kesempatan sebelumnya, Muliaman mengatakan Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun BP Investasi Danantara diketuai oleh Muliaman Darmansyah Hadad, sementara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang bertindak sebagai wakil kepala instansi yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Muliaman menyampaikan, pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara agar dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

 

2 dari 4 halaman

Prabowo Bakal Luncurkan Superholding BUMN, Danantara Namanya

Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan Indonesia akan memiliki Superholding BUMN. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan III, Anggito Abimanyu. Superholding BUMN bernama Danantara ini dipimpin oleh Muliaman Darmansyah Hadad. 

Anggito Abimanyu menyatakan, Presiden Prabowo akan mengumumkan langsung Superholding BUMN ini.

"Nantinya, Pak Presiden Prabowo akan mengumumkan sendiri total dana yang kita kumpulkan dari saham-saham kita, baik itu di Pertamina, PLN, maupun BUMN-BUMN lainnya, termasuk dana pensiun. Aset-aset ini jika dioperasikan secara individual tidak bisa menghasilkan leverage yang maksimal," jelas Anggito dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis Sekolah Vokasi UGM, dikutip dari Antara, Selasa (29/10/2024).

"Ini adalah superholding yang dananya tidak digunakan secara tunai, tetapi bisa meningkatkan dana dan menarik investasi asing dalam jumlah besar," tambahnya.

Model Superholding Seperti SWF Internasional

Anggito menyebut bahwa Danantara akan dibentuk dengan mengadopsi model sovereign wealth fund (SWF) negara-negara besar, seperti Norges Bank Investment Management (NBIM) Norwegia, yang merupakan pengelola dana investasi terbesar di dunia dengan aset senilai USD 1.700 miliar.

 

3 dari 4 halaman

Biayai Proyek Strategis

Selain itu, ada China Investment Corporation (CIC) dengan Asset Under Management (AUM) sebesar USD 1.240 miliar, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) yang mengelola USD 993 miliar, dan Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi dengan dana mencapai USD 847 miliar.

Danantara juga akan mengacu pada model Qatar Investment Authority (QIA) yang mengelola USD 765 miliar, National Wealth Fund (NWF) Rusia senilai USD 510 miliar, Superholding Temasek Singapura sebesar USD 332 miliar, Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED) USD 302 miliar, dan Khazanah Malaysia dengan dana USD 30 miliar.

Superholding Danantara untuk Biayai Proyek Strategis

Anggito menekankan bahwa Danantara akan menjadi superholding yang sangat solvent, meskipun dana yang dikumpulkan bersifat tidak likuid. Hal ini bertujuan untuk menarik investasi dari luar guna mendukung proyek-proyek strategis nasional.

"Jadi, meskipun dana ini tidak likuid, ketika dikumpulkan dalam superholding, kita akan menjadi entitas yang solvent, yang mampu menarik dana asing untuk mendanai proyek strategis di Indonesia," ujar Anggito Abimanyu.

4 dari 4 halaman

Danantara Berbeda dengan Kementerian BUMN

Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru yang bertugas untuk pengelolaan investasi. Badan tersebut ialah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dikepalai Muliaman Darmansyah Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara.

Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Muliaman menegaskan Badan Pengelola Investasi Danantara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN).

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," kata Muliaman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024), demikian mengutip keterangan resmi.

Muliaman menyebut Badan Pengelola Investasi Danantara seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA). Namun, Muliaman sampaikan Danantara memiliki cakupan yang lebih luas lantaran juga mengelola investasi negara di luar APBN.

Muliaman Hadad menyebut pembentukan badann ini merupakan bentuk komitmen Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Muliaman menyampaikan Prabowo ingin pengelolaan investasi dapat lebih terpadu dan tak lagi berjalan sendiri-sendiri.

"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," kata Muliaman.

Â