Bikin Usaha Penangkapan Ikan Terhambat, Pengusaha Minta Pemerintah Revisi Regulasi ini

Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 adalah peraturan yang mengatur tentang penangkapan ikan terukur. Ia menilai kuota jumlah tangkapan ikan mengabaikan status tingkat pemanfaatan.

Selain itu, JTB (jumlah tangkapan yang diperbolehkan) hanya estimasi bukan angka pasti jika over estimasi membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan. Kemudian, ia menyebut sistem kuota penangkapan ikan terukur (PIT) juga berpotensi melahirkan rent seeker. 

Rent seeker adalah pelaku yang mencari keuntungan ekonomi dengan cara memanipulasi atau merekayasa aturan, kebijakan, tarif, regulasi, politik, dan alokasi anggaran negara.

Alhasil, menurut Hendra, jika kuota PIT dijual ke pihak asing akan membahayakan keberlangsungan usaha penangkapa ikan nelayan lokal. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar mencabut PP tersebut.

Sebelumnya, Ketua Bidang Perikanan dan Peternakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hendra Sugandhi, menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional selama 10 tahun periode 2014-2023 mengalami tren kenaikan.

"Kalau kita lihat selama satu dekade, itu berkisar antara 2,3% sampai 2,66%. Ini kalau kita lihat, ada kenaikan tertinggi pada saat 2020. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional. Kemudian mulai menurun lagi. Tetapi overall trend-nya menaik," kata Hendra dalam Diskusi Publik KNTI 'Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan', Selasa (29/10/2024).

Kendati demikian, walaupun tren kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional selama satu dekade mengalami kenaikan, banyak pihak yang mengeluhkan hal tersebut. Lantaran, sektor perikanan dianggap masih kecil konribusinya terhadap PDB nasional.

"Tetapi ini juga dikeluhkan oleh banyak pihak, termasuk Menteri Keuangan, bahwa kontribusi sektor perikanan ini is almost nothing. Karena waktu 2020 aja dianggap is almost nothing 2,8%, 2,799 persen di bulatkan," ujarnya.

Meskipun begitu, Hendra menilai jika dilihat dari peringkat berdasarkan kontribusi terhadap PDB, sektor perikanan berada di posisi ke-11. Artinya, masih mumpuni kontribusinya.

Adapun sektor yang kontribusinya terbesar terhadap PDB nasional, di antaranya industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pertambangan dan penggalian; kontruksi; pertanian dan kehutanan; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; baru sektor perikanan.

"Nah, tetapi sebetulnya kalau kita lihat peringkat berdasarkan kontribusi PDB, tidak jelek-jelek amat. Kontribusi sektor perikanan itu berada di peringkat ke-11. Ya, diantara sektor-sektor yang dikategorikan berkontribusi ke PDB nasional," pungkasnya.