Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana, Mau Obral Subsidi?

Retreat Usai, Kabinet Merah Putih Kembali ke Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menekan sejumlah hal kepada para anggota Kabinet Merah Putih. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto memanggil para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga dalam rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membahas kebijakan subsidi.

Sejumlah menteri pun terlihat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, sejak pukul 13.30 WIB. Rapat terbatas tersebut dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB.

"Rapat soal ekonomi lah. (Subsidi) salah satunya," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Selain Yassierli, para menteri lainnya yang terlihat hadir, antara lain Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa agenda rapat terbatas juga membahas subsidi energi.

"Tentang energi lah. Hasil rapat nanti habis rapat kabinet ya," kata Hasan.

2 dari 3 halaman

Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Bakal Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Program 3 juta rumah per tahun yang akan diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto menciptakan harapan baru bagi masyarakat.

Dengan anggaran ratusan triliun rupiah, program ini tidak hanya berpotensi meningkatkan sektor riil, tetapi juga memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan peta jalan dari tim Satgas Perumahan, program ini akan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 1 juta unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan, sedangkan 2 juta unit akan dibangun untuk masyarakat di pedesaan.

"Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama Presiden Prabowo, dan sektor perumahan adalah salah satu instrumennya. Proyek ini akan menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan perputaran ekonomi di berbagai daerah," ungkap Bonny Z. Minang, anggota tim Satgas Perumahan di bawah pimpinan Hashim Djojohadikusumo, ditulis Senin (21/10/2024).

3 dari 3 halaman

Potensi Dana dan Dampak Ekonomi

Realisasi Penambahan Kuota FLPP Masih Ditunggu — Foto udara salah satu kawasan perumahan bersubsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis sore (19/9/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

Menurut kajian Bank BTN, rumah subsidi di perkotaan diperkirakan memiliki harga jual rata-rata Rp200 juta, sementara di pedesaan berada di kisaran Rp75 juta hingga Rp100 juta. Jika program ini berjalan maksimal, nilai transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Angka ini bisa lebih tinggi, mengingat harga hunian di berbagai daerah tidak selalu seragam.

Dana besar ini akan mengalir ke pengembang kecil dan menengah, khususnya yang berfokus membangun rumah subsidi di pedesaan. Pembangunan ini diharapkan mendorong pemerataan ekonomi dan membuka aliran modal ke daerah-daerah, sehingga para pengembang lokal dapat berkontribusi lebih besar.

Proyek perumahan juga akan memberikan efek berganda (multiplier effect) pada 183 subsektor usaha lainnya. Mulai dari pemasok bahan bangunan seperti semen, batu bata, dan baja, hingga UMKM yang mendukung kebutuhan proyek, seperti toko bangunan dan tenaga kerja.