Menteri Bahlil Bentuk Tim Khusus Kaji Ulang Subsidi Energi, Bakal Dihapus?

Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dialokasikan sebesar Rp203,4 triliun. Anggaran tersebut turun dari usulan sebelumnya yakni Rp204,5 triliun.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menuturkan, penurunan anggaran tersebut dilakukan karena mempertimbangkan nilai tukar, bukan karena subsidi yang dikurangi.

"Subsisi energi tahun 2025 Rp 203,4 (triliun) lebih rendah dari usulan 2025 terutama penyesuaian asumsi nilai tukar bukan karena subsidi dikurangi. Udah takut-takut aja nih urusan subsidi," kata Said dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Selasa (17/9/2024).

Adapun untuk rinciannya, subsidi  untuk BBM dan tabung 3 kilogram (kg) sebesar Rp 113,6 triliun. Said menyebut angka itu juga lebih rendah dari usulan RAPBN 2025.

"Volume LPG dan BBM masing-masing sebesar 8,17 juta metrik ton dan 19,41 juta kiloliter, adapun subsidi minyak solar Rp 1.000," ujarnya.

Sejalan dengan hal itu, sebelumnya berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI, total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL.

Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton. Menteri ESDM Bahlil Lahaladia menuturkan, penetapan alokasi subsidi ini turun dibanding dengan target tahun sebelumnya sebesar 19,58 juta KL, didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM Bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran  

Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025. Fokus utama subsidi 2025 tetap pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI, total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.

Menteri ESDM Bahlil Lahaladia menuturkan, penetapan alokasi subsidi ini turun dibanding dengan target tahun sebelumnya sebesar 19,58 juta KL, didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM Bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran. "Harapannya jangan ada lagi mobil-mobil mewah memakai barang-barang subsidi," ujar Bahlil di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024, seperti dikutip dari keterangan resmi Rabu (28/8/2024).

Pemerintah telah mengusulkan untuk mempertahankan besaran subsidi untuk solar sebesar Rp1.000 per liter pada 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan harga BBM.

Selain BBM dan LPG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp90,22 triliun untuk subsidi listrik pada 2025 dan naik dari target 2024 sebesar Rp73,24 triliun. Angka ini mencakup sisa kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun.

"Kenaikan tersebut didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di tahun 2024 menjadi 42,08 juta di tahun 2025," ujar dia.