Menteri Bahlil Bentuk Tim Khusus Kaji Ulang Subsidi Energi, Bakal Dihapus?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan perkembangan terbaru mengenai subsidi energi termasuk penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ESDM dan sejumlah pihak lain kembali melakukan proses pengkajian mendalam.

Bahlil menjelaskan, pemerintah telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Menteri ESDM. Tim ini akan fokus pada subsidi energi tepat sasaran agar hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima manfaat subsidi ini.

"Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi referensi keputusan presiden," ujar Bahlil dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (1/11/2024).

Kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.

"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," tambahnya.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak.

"Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden," ujar Bahlil.

Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Alokasi

Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu ditetapkan, untuk volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL).

Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.

Pemerintah berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mendorong efisiensi anggaran sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

2 dari 3 halaman

Ini Rincian Subsidi Energi 2025 yang Turun Jadi Rp 203,4 Triliun

Subsidi dan Kompensasi Energi — Petugas melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Selasa (22/8/2023). Pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 329,9 triliun pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dialokasikan sebesar Rp203,4 triliun. Anggaran tersebut turun dari usulan sebelumnya yakni Rp204,5 triliun.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menuturkan, penurunan anggaran tersebut dilakukan karena mempertimbangkan nilai tukar, bukan karena subsidi yang dikurangi.

"Subsisi energi tahun 2025 Rp 203,4 (triliun) lebih rendah dari usulan 2025 terutama penyesuaian asumsi nilai tukar bukan karena subsidi dikurangi. Udah takut-takut aja nih urusan subsidi," kata Said dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Selasa (17/9/2024).

Adapun untuk rinciannya, subsidi untuk BBM dan tabung 3 kilogram (kg) sebesar Rp 113,6 triliun. Said menyebut angka itu juga lebih rendah dari usulan RAPBN 2025.

"Volume LPG dan BBM masing-masing sebesar 8,17 juta metrik ton dan 19,41 juta kiloliter, adapun subsidi minyak solar Rp 1.000," ujarnya.

Sejalan dengan hal itu, sebelumnya berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI, total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL.

Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton. Menteri ESDM Bahlil Lahaladia menuturkan, penetapan alokasi subsidi ini turun dibanding dengan target tahun sebelumnya sebesar 19,58 juta KL, didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM Bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran

3 dari 3 halaman

Intip Besaran Alokasi Subsidi Energi pada 2025

Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025. Fokus utama subsidi 2025 tetap pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI, total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.

Menteri ESDM Bahlil Lahaladia menuturkan, penetapan alokasi subsidi ini turun dibanding dengan target tahun sebelumnya sebesar 19,58 juta KL, didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM Bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran. "Harapannya jangan ada lagi mobil-mobil mewah memakai barang-barang subsidi," ujar Bahlil di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024, seperti dikutip dari keterangan resmi Rabu (28/8/2024).

Pemerintah telah mengusulkan untuk mempertahankan besaran subsidi untuk solar sebesar Rp1.000 per liter pada 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan harga BBM.

Selain BBM dan LPG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp90,22 triliun untuk subsidi listrik pada 2025 dan naik dari target 2024 sebesar Rp73,24 triliun. Angka ini mencakup sisa kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun.

"Kenaikan tersebut didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di tahun 2024 menjadi 42,08 juta di tahun 2025," ujar dia.

Kementerian ESDM
Organisasi
Kementerian ESDM adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang energi, dan sumber daya mineral.
Lihat Selengkapnya
Kementerian ESDM
Bahlil Lahadalia
Tokoh
Bahlil Lahadalia adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabinet Indonesia Maju era Joko Widodo Ma'ruf Amin.
Lihat Selengkapnya
Bahlil Lahadalia
energi
Subsidi Energi
subsidi