Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat pembahasan mengenai Usulan Program Quick Win Kementerian di bidang ekonomi.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Baca Juga
Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan hasil pembahasan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
Advertisement
"Dari hasil pembahasan ini, kami akan segera melaporkan ke Bapak Presiden. Ada beberapa poin penting yang menjadi catatan dalam rapat hari ini," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
Poin-poin hasil pembahasan meliputi:
1. Ketenagakerjaan
Pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan akan mempersiapkan regulasi yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perubahan ini juga mencakup konsekuensi pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dari BP2MI.
2. Devisa Hasil Ekspor
Regulasi terkait pengelolaan devisa hasil ekspor saat ini sedang disiapkan.
3. UMKM
Regulasi terkait UMKM sedang dalam tahap penyusunan, termasuk RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih bagi bank terkait laporan keuangan kementerian dan lembaga.
4. Peraturan Prioritas
Berbagai peraturan presiden (perpres) dan peraturan pemerintah (PP) sedang diproses, termasuk insentif yang diusulkan untuk dilanjutkan pada tahun depan. Ini mencakup PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk berbagai sektor, seperti kendaraan bermotor berbasis listrik dan properti.
5. Kredit Usaha
Pembahasan mengenai regulasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alsintan, serta usulan baru untuk kredit investasi bagi industri padat karya juga menjadi agenda penting.
6. Program Ketenagakerjaan
Beberapa revisi program kerja di bidang ketenagakerjaan sedang dipersiapkan, termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan, regulasi platform, serta integrasi program Siap Bekerja dan Kartu Pekerja.
7. Industri dan UMKM
Kementerian Perindustrian juga mengusulkan program terkait larangan terbatas (lartas) impor, fasilitasi pelabuhan impor, dan harga gas bumi tertentu bagi sektor industri. Pemerintah juga akan membentuk Gugus Tugas atau Task Force untuk membahas ini secara detail.
Selain itu, Pemerintah akan terus mendukung hilirisasi industri, termasuk pengembangan hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat, peningkatan lifting migas, dan pemanfaatan biofuel serta bioethanol.
Airlangga menambahkan, Satgas subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM tengah bekerja, dan terkait dengan investasi, mekanisme tax holiday dari Kementerian Keuangan telah tersedia untuk mendukung efektivitas kebijakan ini.
Target Pertumbuhan Ekonomi Prabowo 8 Persen Bukan Mustahil
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah hal yang mustahil. Target tersebut optimis bisa tercapai.
Pasalnya, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi dikisaran 7,3 persen pada periode 1986-1997. Bahkan pernah mencapai angka 8,2 persen pada tahun 1995.
"Bapak Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen di tahun 2029. Ini bukan hal mustahil mengingat Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3 persen di periode 1986-1997, bahkan 8,2 persen di tahun 1995," kata Airlangga dalam gelaran ISEF ke-11 tahun 2024, di JCC, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Menurut Airlangga, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia harus menggali berbagai potensi sumber pertumbuhan baru, salah satunya dari sektor keuangan dan ekonomi syariah.
"Untuk mencapai pertumbuhan 5,2-8 persen kita dapat belajar dari berbagai capaian. Oleh karena itu untuk menggali pertumbuhan perlu didorong sumber pertumbuhan baru, adaptasi teknologi dan inovasi agar kita bisa mencapai pendapatan di atas pendapatan menengah," ujarnya.
Tujuan Pemerintah
Airlangga menilai, tema ISEF ke-11 ini sangat relevan dengan tujuan Pemerintah untuk menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tema ISEF ke-11 adalah Synergy of Syariah Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth.
"Tema yang diangkat pada ISEF sangat relevan, dimana kita berupaya mengakselerasi perekonomian di tengah tantangan global yang semakin kompleks dan ekonomi dan keuangan syariah, tentu mempunyai peran strategis guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan," ujarnya.
Advertisement
Peluang Jumlah Penduduk
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni 87 persen. Menurutnya, hal itu sangat potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
"Dengan negara penduduk muslim sebanyak 87 persen kita sangat potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan berdasarkan State Global Islamic Index, kita posisinya ketiga di bawah Malaysia dan United Arab Emirates," ujarnya.
Oleh karena itu, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, ia meminta agar bidang investasi keuangan syariah, makanan minuman halal, fashion mode, farmasi, kosmetik hingga wisata yang ramah muslim terus ditingkatkan kontribusinya terhadap PDB.
"Bapak Presiden dalam Kabinet Merah Putih bertekad untuk mendorong kemandirian nasional dan salah satunya adalah kemajuan ekonomi syariah yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah 2024-2049," pungkasnya.