Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan jajarannya melakukan kunjungan kerja ke tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Kalibaru di Cilincing, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).
Pada kesempatan itu, AHY mengatakan, pemerintah menyadari bahwa masyarakat di pesisir utara Jakarta selalu terancam akan bencana, khusus ya banjir rob akibat penurunan muka tanah.
Baca Juga
"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," tegas AHY.
Advertisement
Penurunan permukaan tanah otomatis berdampak terhadap pada potensi bencana banjir bagi warga pesisir Jakarta. Langkah antisipatif dilakukan melalui proyek tanggul pantai NCICD Kalibaru setinggi 4,8 meter.
Tidak cukup dengan itu, pemerintah melalui Kementerian PU juga membuat sistem polder berupa kolam retensi. Sehingga ketinggian air saat curah hujan tinggi bisa dialihkan.
"Ini juga penting, kita tidak berharap masyarakat itu juga terganggu dengan sampah dan juga limbah. Jadi sanitasi harus diperbaiki setiap saat. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seperti yang diharapkan dan menjadi visi besar dari pak Presiden Prabowo Subianto," imbuh dia.
Pembangunan Infrastruktur
Selain mencegah bencana, AHY pun telah diberi mandat oleh Prabowo bahwa pembangunan infrastruktur ke depan harus selalu diorientasikan untuk menjaga keselamatan dan kualitas hidup rakyat.
Dalam hal ini, ia tak ingin warga pesisir laut Jakarta bergantung pada air tanah yang menyebabkan permukaan tanah terus merosot. Untuk itu, pemerintah bakal menyuplai air baku ke penduduk Jakarta dari dua titik, yakni Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur II.
"Contohnya, ketika kita mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah karena begitu besarnya mengambil air dari dalam tanah. Ini terjadi eksploitasi tentu setelah puluhan tahun. Kita berupaya agar ada suplai air, termasuk air baku, yang juga bisa mensupport kebutuhan warga," ungkapnya.
"Itulah mengapa kami memastikan agar SPAM Jatiluhur bisa memberikan suplai kurang lebih 3.200 liter per detik. Dan kami juga berupaya agar Karian dari Banten bisa juga segera berproduksi atau operasional," ujar AHY.
Komando Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat Diambil Alih AHY
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) untuk menurunkan harga tiket pesawat akan tetap beroperasi, meskipun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sudah tidak lagi menjadi bagian kabinet Presiden Prabowo Subianto.
"Satgas penurunan harga tiket pesawat akan terus berjalan, terutama untuk mengatur tarif penerbangan domestik. Satgas ini akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan instansi lainnya," kata Airlangga dalam konferensi pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
Pada periode pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo, Satgas ini dibentuk oleh Kemenko Marves bekerja sama dengan Kementerian Perekonomian untuk menekan harga tiket pesawat domestik.
Satgas ini juga melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya adalah untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait harga tiket pesawat domestik yang dianggap terlalu tinggi.
Â
Advertisement
Diambil Alih AHY
Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan akan melanjutkan inisiatif ini.
AHY bahkan telah melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk membahas langkah lanjutan dalam menekan tarif penerbangan domestik.
Pada periode sebelumnya, Luhut, sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, memimpin Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional untuk mengatasi masalah ini. Upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap tingginya harga tiket pesawat domestik dan mendorong kemudahan akses transportasi udara bagi masyarakat Indonesia.