Erick Thohir Kerahkan BUMN Bikin Pos Pelayanan Makan Bergizi Gratis

Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan didanai oleh APBN dengan rata-rata anggaran Rp 11 miliar per tahun. Biaya operasional ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, biaya pangan, dan logistik di masing-masing wilayah.

"SP juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dari beberapa BUMN khususnya BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN," ujar Erick.

Kerahkan BUMN

Informasi, dalam pertemuan tersebut dihadiri sejumlah direksi yakni PLN, Pertamina, PGN, BRI, BNI, Mandiri, ID Survey, dan Telkomsel.

Erick berharap, kehadiran perwakilan dari BUMN pangan mampu memperkuat ekosistem pangan dengan peran khusus BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN.

"BUMN akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya optimistis kita bisa mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini telah memasuki masa uji coba oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilaksanakan di 80 titik di seluruh Indonesia. Diharapkan pada 2 Januari 2025, program ini akan memasuki fase perluasan yang direncanakan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

Staf Ahli Kepala BGN, Ikeu Tanziha, mengungkapkan bahwa hasil uji coba ini sangat penting sebagai acuan dalam mengembangkan standar operasional di unit-unit layanan gizi.

"Kami telah melakukan uji coba di 80 titik, yang melibatkan berbagai unit pelayanan seperti dapur umum dan layanan gizi mobile yang diprioritaskan untuk sekolah dan komunitas. Alhamdulillah, program berjalan lancar dan menjadi modal bagi perluasan di tahun depan," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai!', Senin (4/11/2024).

BGN merencanakan pendirian unit layanan di berbagai wilayah untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya. Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.

Ia pun memastikan bahwa BGN akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal.

"Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, BGN menggandeng Kodim di berbagai wilayah. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

Keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan. Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan sekolah, dengan dukungan pengawasan dari BPOM untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga.

"Kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam evaluasi nutrisi anak dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Semua ini dilakukan agar program berjalan dengan kualitas yang terjaga dan manfaat yang optimal," tegas Ikeu.

Program ini tentu tidak luput dari tantangan, terutama dalam aspek keberlanjutan pasokan pangan dan pengawasan implementasi di lapangan. Selain itu, terdapat tantangan dalam menyesuaikan jenis makanan dengan preferensi budaya lokal.

“Kami memastikan bahwa standar gizinya tetap, namun jenis menunya disesuaikan dengan budaya setempat, seperti penggunaan bahan pokok lokal,” jelas dia.