DPR Minta Pemerintah Batalkan Investasi Apple di Indonesia, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Aimah Nurul Anam, menyoroti larangan penjualan iPhone 16 buatan Apple di Indonesia.

Pasalnya, produsen iPhone tersebut meminta pemberian tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, perusahaan teknologi terrsebut juga mengeluarkan investasi yang kecil.

"Kemarin sedang ramai Apple gagal investasi di Indonesia karena minta tax holiday 50 tahun, yang ternyata kemudian Apple menanggapinya dengan memberikan USD 10 juta dalam investasi di Indonesia yang kalau saya jumlahkan hanya Rp 157 miliar," ujar Mufti kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam Raker dengan Komisi VI DPR, ditulis Kamis (7/11/2024).

"Investasi sekecil itu, kalau memang main-main seperti itu sudah batalkan saja pak," tandasnya.

"Maka harapan kami, pak Menteri Koperasi di sini kita minta bukan bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan simpan meminjam, tapi bagaimana kita bisa berdikari di soal teknologi pak," lanjut Mufti.

Tiru China

Ia pun mencontohkan kesuksesan China dalam memproduksi smartphone lokal, bahkan ketika menghadapi pemblokiran Google, negara itu terus melakukan inovasi.

"Apakah kemudian Cina gulung tikar, tidak. Sekarang mereka bisa menciptakan aplikasi sendiri, bisa punya Google sendiri di negaranya," imbuh Mufti.

Mufti pun berharap, belajar dari kasus yang dialami dengan Apple, Indonesia bisa memulai industri ponsel pintar sendiri.

"Apakah tidak bisa, bisa saja, pak. Kalau negara kita punya ambil peran memblok bagaimana handphone dari luar ini tidak boleh lagi masuk Indonesia karena Presiden Prabowo kita lihat punya semangat untuk bagaimana melokalisasi. Wong kendaraan saja bisa, Maung saja bisa, masak handphone saja kita tidak bisa," ucapnya.