3 Menteri Bakal Pindahkan Warga Kolong Jembatan ke Rusun

FOTO: Pemprov DKI Belum Putuskan Konsep Kepemilikan Rumah Susun Pasar Rumput — Suasana Rusun Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta, (27/10/2020). Perumda Pasar Jaya bersama Pemprov DKI masih menggodok alokasi penerima manfaat Rusun Pasar Rumput, termasuk konsep kepemilikan apakah menjadi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) atau milik (Rusunami). (Liputa6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Inisiasi pembangunan 3 juta rumah turut menyasar warga yang tinggal di kolong jembatan. Sebanyak tiga menteri dan pemerintah daerah bakal berkolaborasi untuk memindahkan mereka ke rumah susun (rusun) dalam waktu dekat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, dirinya sudah bekerjasama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, untuk menyiapkan rusun bagi warga kolong jembatan.

"Dalam waktu dekat kami sudah bekerjasama dengan Mendagri dan Mensos, untuk supaya saudara-saudara kita yang kurang beruntung di bawah jembatan, juga bisa kita bantu. Jadi kita akan masuk ke situ, supaya mereka bisa masuk ke rumah susun dalam waktu beberapa bulan," ujarnya di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, dikutip Kamis (7/11/2024).

Tak hanya dipindahkan, Ara menyebut pemerintah juga bakal membina para homeless tersebut agar punya keahlian demi bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah sendiri.

"Saya juga minta lebih dari itu. Kalau boleh diedukasi, supaya mereka juga punya kemampuan, berusaha kah, atau apapun, dididik," kata Ara.

Jakarta dan Jawa Barat

Ara menyebut DKI Jakarta dan Jawa Barat akan jadi pilot project. Jika itu sukses di dua provinsi itu, ia berharap program serupa bisa diaplikasikan di tempat lain. "Ada DKI dan Jawa Barat sebagai role model. Kalau nanti ini berjalan dengan baik, kita akan duplikasi di tempat lain," sebutnya.

Untuk pelaksanaannya, pemerintah pusat bakal bekerja sama dengan pemda setempat, dengan bantuan dari perusahaan daerah.

"Seperti di rumah susun Pasar Rumput, saya bekerjasama dengan Mendagri, Pj Gubernur Jakarta, dan PD Pasar Jaya sangat membantu. Di Jawa Barat saya bekerja dengan Pemda dan Sekda Jawa Barat," terang Ara.

Dia pun meminta dukungan dari semua pihak agar eksekusi proyek bisa dimulai November 2024. "Kita akan usahakan di bulan ini terlaksana. Kita usahakan, doakan ya," pungkas Ara.

2 dari 2 halaman

Prabowo Melancong ke Luar Negeri, Cari Investasi Asing Bangun 3 Juta Rumah?

Kunjungan Resmi di Vietnam, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Bertemu Presiden To Lam — Menurut sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Vietnam, kunjungan tersebut atas undangan Sekretaris Jenderal Partai dan Presiden Negara To Lam. (Nhac NGUYEN/AFP)

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan lawatan ke sejumlah negara pada Jumat, 8 November 2024. Kunjungan tersebut disebut bakal turut menggaet potensi kerjasama dengan mitra asing untuk sejumlah program strategis pemerintah, semisal pembangunan 3 juta rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto memperkirakan, Prabowo akan turut menyuarakan potensi kerjasama dengan investor asing untuk program 3 juta rumah.

Pada waktu bersamaan, Iwan mengatakan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah juga tengah berada di salah satu negara yang buka potensi menyumbang investasi untuk program tersebut, yakni China.

"Kebetulan pak Wamen sedang ke China, juga pak Presiden ke beberapa negara. Tampaknya memang ada beberapa negara yang tertarik mendukung program ini," kata Iwan seusai kunjungan di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, dikutip Kamis (7/11/2024).

3 Negara Tertatirk

Menurut kabar yang diterimanya, sejauh ini sudah ada tiga negara yang tertarik ikut serta mendanai program 3 juta rumah. Selaras dengan ucapan adik dari Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang mengaku telah bernegosiasi dengan China dan dua negara Arab.

"Yang saya dengar pertama Tiongkok, yang kedua dari Dubai, Qatar," ucap Iwan.

Meskipun belum tahu apakah kucuran dana dari ketiga negara tersebut akan berbentuk investasi atau hibah, namun disinyalir sudah ada rencana untuk melakukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

"Tapi kami sebagai birokrasi ingin lebih memastikan itu clear, jangan sampai juga menjadi investasi kemudian menjadi beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," ujar Iwan.

Tol Bocimi Kembali Beroperasi dan Akan Diperpanjang