KKP Usul Ikan Kaleng Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan ikan kaleng masuk dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai dapat memenuhi porsi protein yang dibutuhkan masyarakat.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo, akan mengusulkan hal tersebut ke Badan Gizi Nasional (BGN). Dia bahkan telah menyusun daftar produk olahan ikan, termasuk ikan kaleng, sebagai opsi protein dalam program MBG.

"Kami selalu komunikasikan kepada mereka bahwa produk olahan ini sudah memenuhi syarat ini, memenuhi syarat itu, sehingga nanti mereka akan memilih kira-kira yang mana yang akan diambil," ujar Budi di Kantor KKP, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Budi menjelaskan, ikan kaleng dikemas dalam berbagai ukuran. Bahkan, pemasok bisa mendistribusikannya untuk kebutuhan katering makanan. Jadi, bukan hal yang mustahil untuk diterapkan di dapur-dapur Makan Bergizi Gratis.

"Mereka menyediakan bahan baku untuk usaha katering supaya mereka juga terlibat dalam usaha-usaha ini, karena ini adalah solusi untuk menjaga aksesibilitas terhadap bahan baku yang akan diolah," jelasnya.

Budi juga menyebutkan, ikan kaleng bisa menjadi solusi pemenuhan protein di perkotaan yang jauh dari wilayah pesisir. Utamanya untuk daerah yang rantai dinginnya (cold chain) belum mumpuni untuk menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan.

"Kalau bahan bakunya di pantai atau pesisir, dekat saja, tetapi ketika menuju ke daerah daratan, bahan baku susah atau rantai dinginnya belum terbangun. Maka, ikan kaleng itu bisa menjadi solusi," tambahnya.

2 dari 4 halaman

Jamin Kualitas Terbaik

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo berbicara mengenai menu Makan Bergizi Gratis di Kantor KKP, Jakarta, Senin (11/11/2024). (Arief/Liputan6.com)

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa kualitas ikan kaleng tidak kalah dengan ikan segar. Pengemasan dan pengolahan ikan kaleng sudah melalui berbagai standar yang diatur.

"Kami akan melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa produk olahan yang sudah memenuhi standar SNI layak untuk dikonsumsi," tegasnya.

Selain kepada pengolah ikan kaleng, Budi juga akan memperluas sosialisasi kepada para juru masak di dapur-dapur. Tujuannya, agar pengolahan ikan dilakukan dengan benar dan tidak menurunkan kualitas produk tersebut.

"Terkadang, mereka memasak dengan berbagai cara, tapi kami juga perlu memberikan pemahaman kepada semua dapur tentang cara memasak ikan yang benar. Karena ikan memiliki sifat yang mudah rusak, agar hasil masakannya layak konsumsi," pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Siapkan Ribuan UMKM Perikanan

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo dalam Bincah Bahari di Kantor KKP, Jakarta, Senin (11/11/2024). (Arief/Liputan6.com)

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengantongi data sejumlah unit usaha sektor perikanan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang direncanakan akan dijalankan pada 2025 ini diusulkan untuk memuat menu yang berasal dari laut.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo, menyampaikan bahwa data tersebut mencakup hampir 3 ribu usaha berskala mikro hingga menengah.

"Kami juga sudah mengidentifikasi dan mendata, dan database ini akan kami serahkan serta kami bagi dengan instansi terkait, termasuk koperasi perikanan yang bisa menjadi mitra dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis," ujar Budi dalam acara Bincang Bahari di Kantor KKP, Jakarta, Senin (11/11/2024).

"Kami mendapatkan data sebesar 2.802 unit usaha skala mikro, 69 unit usaha kecil, dan 13 unit usaha menengah," imbuhnya.

4 dari 4 halaman

Kerja Sama Kementerian

Tidak berhenti di situ, Budi menegaskan bahwa pihaknya turut memperkuat usaha-usaha tersebut agar dapat ikut serta dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis. Penguatan juga dilakukan pada koperasi dan UMKM agar dapat menstimulasi ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perikanan dan kelautan.

"Sampai saat ini, KKP telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi, dan pihak lainnya untuk membantu pembinaan. Sehingga aktivitas koperasi ini semakin kuat dan mendukung pergerakan ekonomi masyarakat dalam pengolahan perikanan, baik itu perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, maupun pemasaran," jelasnya.

Budi menegaskan bahwa data unit usaha tersebut dapat dibagikan kepada kementerian dan lembaga lain untuk meningkatkan keterlibatan UMKM perikanan dalam program MBG.

"Data-data ini akan kami bagikan kepada kementerian terkait untuk mendukung program MBG," tegasnya.

Datangi Gedung KKP, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Tolak Kebijakan Ekspor Pasir Laut