Pengusaha UMKM yang Punya Kredit Macet Bisa Langsung Minta Dihapus ke Bank

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza di Kuta, Bali, dikutip Jumat (15/11/2024). (Natasha/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Moraza mengungkapkan bahwa pengusaha UMKM terdampak COVID-19 yang mengalami kredit macet sudah bisa langsung mengurus penghapusan piutang di bank.

“Pelaku UMKM yang terdampak silakan ke bank," ujar Helvi saat ditemui media di Kuta, Bali, dikutip Jumat (15/11/2024).

Helvi juga menyebut, Kementerian UMKM tengah memproses petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penghapusan piutang macet UMKM.

“Sedang dibuat 'juklak juknis' (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) tetapi perbankan sudah punya data dan mereka sudah bekerja," bebernya.

Helvi juga berharap perbankan dapat secara adil dan transparan pada penyampaian data terkait piutang UMKM. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

Sebagai catatan, Bank Himbara tidak bisa secara instan melakukan penghapusan utang UMKM.

Maka dari itu, PP No.47 Tahun 2024 hadir sebagai kebijakan yang mengatur bahwa penghapusan tagihan kredit macet UMKM bukan merupakan kerugian negara.

Dalam peraturan tersebut, dituliskan bahwa kredit UMKM yang bisa dilakukan penghapusan tagihan adalah mereka yang termasuk dalam program pemerintah dengan sumber dana dari bank dan/atau lembaga keuangan nonbank BUMN yang sudah selesai programnya.

Selain itu, kredit yang bisa dihapus juga termasuk kredit UMKM di luar program pemerintah dengan penyaluran dana dari bank dan/atau lembaga keuangan nonbank BUMN, serta kredit UMKM akibat dampak bencana alam.

2 dari 3 halaman

Prabowo Hapus Utang UMKM, BRI Buka Suara

Atur Limit Transaksi Sesuka Hati dengan Kartu Debit BRImo, Begini Langkah Mudahnya! — Fitur atur limit transaksi di Kartu Debit BRImo. (c) Bank BRI

Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan penghapusan tagih kredit macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Kebijakan ini diatur khusus untuk piutang macet pada UMKM yang memenuhi kriteria tertentu.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menyatakan bahwa penghapusan kredit macet bukan hal baru bagi BRI. Sebelumnya, BRI telah menerapkan kebijakan hapus tagih terhadap sejumlah debitur yang terdampak bencana alam besar.

“Contohnya, setelah Timor Leste berpisah dari Indonesia, kami menghapus tagih sebesar Rp 173 miliar. Begitu pula pada bencana seperti gempa Yogyakarta dan tsunami Aceh. Jika sesuai dengan kriteria stakeholder, kami menghapus piutang yang terdampak,” ungkap Supari di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Supari menambahkan bahwa meskipun ada berbagai kebijakan hapus tagih di masa lalu, ia tidak mengingat total nominalnya. “Angkanya saya lupa. Namun, kebijakan hapus tagih BRI umumnya dilaksanakan pada kondisi bencana alam,” tambahnya.

3 dari 3 halaman

Implementasi Amanat PP 47/2024

Supari menegaskan bahwa BRI akan menjalankan amanat PP 47/2024 dalam menghapus hak tagih kredit macet UMKM, tetapi akan melalui proses penyaringan terlebih dahulu untuk memastikan debitur yang layak menerima program ini.

“Kami akan melakukan analisis agar penerapan ini sesuai dengan kriteria nasabah yang tepat. Dalam PP 47, ada kriteria tertentu. BRI tengah menghitung jumlah nasabah yang memenuhi syarat hapus tagih,” jelasnya.

Menurut PP 47/2024, kredit macet yang dapat dihapuskan memiliki beberapa syarat, antara lain sisa pokok pinjaman yang tidak lebih dari Rp 500 juta, dan bukan merupakan utang dalam program yang masih berjalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Program yang masih berjalan, seperti KUR, tidak termasuk dalam objek hapus tagih utang. KUR memiliki penjaminan khusus dan tetap menjadi kewajiban para penerima KUR untuk memenuhi kewajibannya,” tegas Supari.

Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Sejumlah Rute Penerbangan Dibatalkan

Nuraeni begitu bahagia. Ibu berusia 52 tahun itu dari hasil kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Berawal dari jualan es teh manis yang dititipkan di kantin-kantin sekolah, ia sekarang bisa membuka warung sendiri. Sebelum usahanya berkembang seperti sekarang, Eni menceritakan awal merintis usahanya. Setelah usaha jualan es teh manis, ia memberanikan diri meminjam uang sebesar Rp 2 juta pada PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Produk Pembiayaan Kelompok Mekaar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pra-sejahtera pelaku Usaha Ultra Mikro. Uang hasil pinjaman, Eni kemudian membelikannya sebuah kulkas freezer agar bisa menambah keuntungan dari jualan es teh manis. Makin hari usahanya terus berkembang. Hingga Eni terpikir berani membuka usaha warung sendiri. "Alhamdulillah. Selain es teh manis, saya juga ada minuman-minuman, mie. Sekarang saya sudah bisa buka warung di rumah," kata Eni saat berbincang di kediamannya Jakarta. (Foto: Dokumentasi BRI)

Aktivitas wisatawan saat berkunjung ke Kepulauan Seribu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu (10/11/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

UMKM
Bisnis
Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi.
Lihat Selengkapnya
UMKM
bank
Perusahaan
Bank adalah lembaga yang menjadi pilihan yang aman untuk meminjam dan menyimpan uang.
Lihat Selengkapnya
bank
Kredit
Bisnis
Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.
Lihat Selengkapnya
Kredit
Kredit Macet
Piutang Macet