Mentan Amran Ajak TNI Bentuk Pasukan Khusus Bantu Cetak Sawah

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI bertajuk 'Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045' di Gedung DPR RI (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggandeng TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membentuk Brigade Swasembada Pangan yang akan membantu optimasi lahan (oplah) dan cetak sawah. Pasukan khusus ini akan ditempatkan di 12 provinsi dan 85 kabupaten di seluruh Indonesia.

Mentan Amran mengatakan, Brigade Swasembada Pangan menjadi salah satu jalan mewujudkan swasembada pangan 2028.

"Ini tim bersama TNI, untuk padi, cetak sawah. Oplah itu bersama TNI, PU, Kementerian Pertanian," ujar Amran dikutip dari Antara, Senin (18/11/2024).

Kementerian Pertanian (Kementan) memiliki dua strategi dalam mewujudkan swasembada pangan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Langkah intensifikasi di antaranya penambahan luas tanam melalui optimalisasi IP hingga 483.563 hektar, penambahan luas tanam melalui oplah seluas 351.017 hektare (TA 2024) dan 500.000 hektare (TA 2025) serta pompanisasi seluas 1.000.000 hektare, dan dukungan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, ameliorant, alat dan mesin pertanian, petani dan penggarap sawah, teknologi IPHA).

Sedangkan langkah ekstensifikasi di antaranya penambahan luas sawah melalui pencetakan sawah seluas 99.760 hektare di daerah layanan irigasi yang sudah terbangun serta seluas 5.956 hektare di daerah yang akan dibangun jaringan irigasi, pencetakan sawah baru seluas 500.000 hektare di lokasi lain, serta dukungan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, ameliorant, alat dan mesin pertanian, petani dan penggarap sawah).

Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman sehingga percepatan swasembada pangan dapat terwujud.

"Ini target kita, ini sasaran kita, jadi jelas dan target berikutnya adalah meningkatkan indeks pertanaman, tanam 1 kali menjadi 2 kali, 2 kali menjadi 3 kali. Ini akan meningkatkan produksi cepat untuk sektor pangan, khususnya padi," kata Amran.

2 dari 3 halaman

Kendala Swasembada Pangan 2028, Sebaran Bendungan Belum Merata

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyelesaian konstruksi dua bendungan di Aceh, yakni Bendungan Rukoh dan Bendungan Keureuto. Kedua bendungan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas irigasi pertanian, mendukung pengendalian banjir, serta menyediakan air baku dan energi listrik bagi masyarakat Aceh. (Dok. Kementerian PU)

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong pemerataan pembangunan bendungan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan, energi, dan air.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pemerintah menargetkan swasembada pangan 2028 dan mendorong penerapan energi baru dan terbarukan (EBT). Indeks ketahanan air Indonesia diharapkan mencapai 200 m3 per kapita per tahun dengan sebaran yang merata di seluruh Indonesia.

"Pembangunan bendungan yang merata sangat penting untuk optimalisasi penyediaan air irigasi guna mendukung swasembada pangan, energi baru terbarukan, dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk ketahanan air," kata Diana dalam keterangan tertulis, Senin (18/11/2024).

Indonesia memiliki 259 bendungan yang memberikan layanan irigasi seluas 1.271.415 ha, potensi energi listrik sebanyak 15.628 MW, dan melayani air 59,6 m3 per kapita per tahun.

3 dari 3 halaman

Sudah Bangun 187 Bendungan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10/2024). (Foto: Kementerian PUPR)

Pemerintah sudah membangun 187 bendungan sampai tahun 2014, ditambah 61 bendungan yang telah dan akan diselesaikan dari 2015 hingga 2025, plus tambahan 11 bendungan baru lainnya. Sehingga total 259 bendungan akan dimiliki oleh pemerintah.

Namun, sebaran lokasi bendungan tersebut belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Baru sebagian wilayah yang memiliki ketahanan air lebih dari 120 m3 per kapita per tahun, sesuai target Visium Kementerian PUPR 2030. Sedangkan beberapa wilayah lain masih belum memiliki bendungan.

"Ini adalah tugas kita bersama, saya harap INACOLD/KNI-BB dapat ikut berperan aktif dan berkolaborasi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan bendungan ini. Ke depannya kita terus dorong untuk dapat menambah bendungan lagi, terutama di wilayah yang bendungannya masih sedikit seperti di Kalimantan," imbuh Diana.