Buruh Desak UMP 2025 Naik 20%

Liputan6.com, Jakarta Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat menyayangkan sikap pemerintah yang hingga saat ini belum menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025.

Ia meminta agar UMP tahun 2025 sebesar 20 persen dan secara bersamaan dengan hal tersebut, turunkan harga Sembilan Bahan Pokok ( Sembako ) adalah 20 persen.

Menurutnya UMP 2025 sejumlah 20 persen karena sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 kenaikan UMP setiap tahun rata-rata hanya 3 persen saja dan malah pernah kenaikan upah itu di bawah angka Inflasi. "Angka 20 persen itu untuk menaikkan daya beli rakyat yang sudah lemah alias turun sejak tahun 2020-2024 dikarenakan salah satunya dampak upah murah yang di berlakukan selama ini," kata Mirah dalam keterangannya, Rabu (20/11).

UMP 20 persen itu, katanya hanya untuk kepentingan para pengusaha itu sendiri. Ia menafsirkan ketika Upah tinggi maka barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kecil, menengah (UMKM) dan besar akan di beli oleh rakyat dengan baik artinya roda ekonomi bisa berputar dan pertumbuhan ekonomi terjadi sesuai target Pemerintah.

"Di samping itu Produktifitas Buruh/Pekrja juga akan meningkat . Apa lagi dalam waktu dekat akan ada Hari Raya raya keagamaan hal ini akan sangat membantu mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi," jelas Mirah.

Selain itu, ia bilang penetapan UMP Tahun 2025 menjadikan titik awal bagi Pemerintahan Pak Prabowo untuk bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 Persen, dan salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah pemerintah harus menaikkan UMP Tahun 2025 adalah 20 persen.

"Secara psikologis ketika upah dinaikkan maka diiringi dengan terjadi kenaikan harga barang-barang terutama kebutuhan pokok dan juga transportasi maka dari itu di saat bersamaan Pemerintah harus menurunkan harga bahan pokok adalah 20 persen," tegasnya.

Mirah pun menegaskan penetapan upah minimum Tahun 2025, harus disegerakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti Dewan Pengupahan yang terdiri dari Perwakilan Pemerintah, Perwakilan Pekerja/Buruh dan Perwakilan Pengusaha bersama-sama Melakukan Survey pasar, mengacu pada 64 Komponen Hidup Layak (KHL).

2 dari 4 halaman

Kadin Bakal Bahas UMP 2025, Usul Naik Berapa?

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Erwin Aksa mengungkapkan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) akan masuk dalam pembahasan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin.

“Ya masuk, semuanya masuk. Kalau kita ada aturannya kan, undang-undangnya ada peraturan gubernurnya pasti dan ada peraturan Bupati atau Wali kota,” kata Erwin kepada wartawan usai rapat panitia Rakorwil untuk wilayah Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur, di Menara Kadin, Jumat (15/11/2024).

Erwin menambahkan akan ada mediasi antara pelaku usaha, industri, dan serikat buruh. Dalam hal ini Erwin menyebut, Kadin akan mengikuti dari hasil kesepakatan tersebut.

“Karena pada dasarnya kan Indonesia ini selalu mengedepankan musyawarah,” jelas Erwin.

Adapun rencananya, Kadin bakal melakukan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pada 29 November hingga 1 Desember 2024. Erwin menjelaskan dalam agenda tersebut akan melakukan beberapa kegiatan salah satunya adalah berdialog dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Erwin juga menyebut akan ada pembahasan terkait visi misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan pendalam dari wakil ketua Kadin Indonesia dan dengan para pakar.

“Kita akan membahas dan juga berdialog dengan Kabinet dan Stakeholder dari Pemerintahan Pak Prabowo-Gibran. Kita tadi sudah sepakati akan ada pendalaman minggu depan dari Wakil Ketua dan juga Steering Committee dan para ahli pakar dan lain-lain,” tutur Erwin.

3 dari 4 halaman

Jadwal Pengumuman Kenaikan UMP 2025, Berikut Tanggalnya

Buruh yang tergabung FSP LEM SPSI dan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggelar demo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/11/2023). Buruh menuntut UMP 2024 DKI Jakarta Rp 5,6 juta. (Tira/Liputan6.com)

Sebelumnya, kabar gembira bagi para pekerja di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 naik.

Memasuki bulan November, perhatian publik tertuju pada jadwal pengumuman UMP 2025. Pemerintah telah mengonfirmasi bahwa pengumuman UMP tahun depan akan dilakukan pada 21 November 2024.

Setelah penetapan UMP, pemerintah akan melanjutkan dengan pengumuman Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pihaknya saat ini menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang dijadwalkan tersedia pada 6 November. Data ini diperlukan untuk melakukan perhitungan UMP, mencakup variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

“Kami akan menggunakan data BPS untuk menghitung besarannya. Setelah data masuk, kami akan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar dalam penetapan UMP,” ujar Yassierli ditulis, Sabtu (9/11/2024).

4 dari 4 halaman

Usulan Buruh

Kembali Berunjuk Rasa, Buruh Minta Kenaikan UMP 2025 Hingga 10 Persen — Aksi unjuk rasa untuk menuntut pemerintah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 8 hingga 10 persen. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Sejumlah serikat buruh telah mengusulkan kenaikan UMP 2025 sebesar 8-10 persen, mengingat tingkat inflasi 1,2 persen, pertumbuhan ekonomi sekitar 7,7 persen, dan tambahan kenaikan yang belum terpenuhi dari tahun sebelumnya sebesar 1,3 persen.

Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyatakan bahwa permintaan kenaikan tersebut sulit dipenuhi oleh kalangan pengusaha. Apindo menegaskan akan mengikuti aturan kenaikan UMP sesuai regulasi.

Pemerintah akan mengevaluasi usulan kenaikan tersebut dengan cermat dan tetap mengikuti formula yang diatur dalam PP No.51/2023.

“Ada aturan yang harus kita ikuti, termasuk mempertimbangkan berbagai variabel ekonomi yang berlaku. Kami akan melaporkan hasil perhitungan ini kepada Presiden setelah semuanya siap,” tambah Yassierli.

Dengan jadwal pengumuman yang telah ditetapkan, masyarakat dan pihak terkait diharapkan bersiap menantikan kebijakan UMP 2025 yang sesuai dengan kondisi ekonomi terkini.