Pembangunan Terminal LPG Bima Selesai, Perkuat Distribusi LPG untuk Masyarakat NTB

Program PPS dilaksanakan untuk memastikan proyek bebas dari berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). Dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), proyek ini berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan awal.

Sebagai tanda berakhirnya pengawalan dan pengamanan, exit meeting yang menjadi forum evaluasi dan apresiasi atas keberhasilan proyek ini, Direktur PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI Irene Putria menyampaikan seluruh AGHT yang dihadapi selama pelaksanaan proyek berhasil dimitigasi bersama, sehingga proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

"Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) adalah bentuk kolaborasi kami dalam mendukung keberhasilan Proyek Strategis Nasional. Dengan berakhirnya pengawalan dan pengamanan pada Terminal LPG Bima, kami bangga bahwa proyek ini selesai tanpa hambatan berarti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB," ujar Irene.

Keberhasilan proyek Terminal LPG Bima menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional.

Proyek ini tidak hanya memperkuat distribusi energi di NTB, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Sebelumnya, PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina sejalan dengan dengan pemerintah untuk lebih masif dalam mengembangkan jargas rumah tangga. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah menyediakan substitusi gas tabung yaitu dengan menggunakan jargas.

Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengatakan, saat ini pipa transmisi dari Semarang ke Batang sudah dibangun. Pipa tersebut mengalirkan gas dari berbagai macam sumber seperti JTB dan Jawa Timur (Jatim).

Harapan pemerintah adalah jaringan pipa dapat menyambung dari Aceh sampai Jatim. Supaya nanti kelebihan gas yang ada di Aceh ataupun Jatim bisa dialirkan ke tempat yang ada kelangkaan LPG.

“Pak Menteri (ESDM) juga sudah mencanangkan, tolong untuk Pulau Jawa dimaksimalkan untuk jaringan gas ke rumah tangga, supaya bisa mengurangi penggunaan LPG yang sebagian besar masih impor. Kalau kita bisa memakai jargas untuk rumah tangga, maka masyarakat bisa menikmati gas bumi sebagaimana menikmati air PDAM,” ujar Iwan, Rabu (13/11/2024).

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta mengungkapkan, peran PGN yang cukup krusial dalam pengembangan jargas. PGN juga memastikan bahwa dalam setiap tahap pengembangan jargas, PGN senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah.

“LPG sebagian besar masih impor, ini yang menjadi concern pemerintah bahwa bebannya semakin lama semakin tinggi sehingga mengakibatkan deficit fiscal. Dengan semakin banyak jargas, maka akan mengurangi impor LPG,” ujar Harry.

Harry menyampaikan bahwa PGN menargetkan dapat menyelesaikan sebanyak 400.000 Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2025. Jargas tersebut merupakan program jargas yang dibangun sejak tahun 2021, menggunakan investasi mandiri PGN atau biasa disebut dengan nama produk GasKita. Secara nasional, PGN telah membangun dan mengelola jargas untuk rumah tangga kurang lebih 820.000 SR.

Jika disandingkan dengan LPG, besaran volumenya sekitar 83.000 mton per tahun. Harry mengatakan bahwa PGN melakukan survei dimana sekitar 56% masyarakat masih nyaman menggunakan LPG. Kemudian sebesar 17% berkaitan harga yang disandingkan dengan LPG bersubsidi.

“Ini menjadi PR bersama bagaimana mengarahkan masyarakat yang memakai LPG bersubsidi ke jargas,” katanya.

Sinergi PGN dengan BPH Migas telah terjalin erat selama ini dalam pengembangan pemanfaatan gas bumi. Kolaborasi juga terjalin untuk menjaga ketersediaan dan aksesibilitas gas bumi. PGN selalu berkoordinasi dengan BPH Migas yang mana di sektor hilir, BPH Migas selaku regulator dan PGN pelaksana.

“PGN selalu berkomitmen untuk pengembangan bisnis penyaluran gas bumi yang kami yakin, gas bumi akan menjadi sumber energi alternatif yang baik bagi masyarakat. Pemanfaatan gas bumi diharapkan juga lebih terjangkau dan mendukung pemerintah menuju Indonesia emas 2045,” tutup Harry.