Mendag Blusukan ke Pasar Klaten Cek Harga Minyakita hingga Beras, Ini Hasilnya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Gedhe, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terpantau stabil dan ketersediaannya cukup. Hal itu menunjukkan kesiapan menghadapi momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

“Setelah melihat sendiri di lapangan, harga-harga komoditas di Pasar Gedhe, termasuk beras, MINYAKITA, hingga cabai, cenderung normal. Bahkan, ada yang cenderung lebih murah. Kami harap harga terus stabil dan terjangkau masyarakat. Kami akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan untuk Nataru,” kata Mendag Budi, di Klaten, Jumat (22/11/2024).

Mendag Budi juga mengatakan, pemerintah terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan momen Nataru dapat dilewati dengan baik. Selain itu, pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan harga bapok terus stabil setelah momen Nataru.

Menurutnya, dalam menjaga stabilitas harga bapok, perlu ada keseimbangan harga di pasar yang menjaga kepentingan produsen dan kepentingan konsumen.

“Jangan terlalu turun agar tidak memberatkan produsen dan jangan terlalu naik agar tidak memberatkan konsumen," kata Mendag.

Dalam pantauan harga ke Pasar Gedhe hari ini, harga-harga komoditas yang terpantau stabil dibanding minggu lalu, antara lain beras premium Rp14.000/kg, beras medium Rp13.000/kg, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog Rp12.500/kg, gula pasir Rp16.500/kg, minyak goreng kemasan premium Rp19.000/liter, harga MINYAKITA Rp15.700/liter, minyak goreng curah Rp17.000/liter, dan tepung terigu kemasan premium Rp11.500/kg.

Selanjutnya, daging sapi Rp120.000/kg, daging ayam ras Rp33.000/kg, telur ayam ras Rp24.500/kg, cabai merah keriting Rp20.000/kg, cabai rawit merah Rp20.000/kg, bawang merah Rp38.000/kg, bawang putih kating Rp42.000/kg, dan bawang putih honan Rp35.000/kg.

2 dari 3 halaman

Mantap, Indonesia Setop Impor Beras di 2025

Ilustrasi proses bongkar muat beras impor dari Vietnam (Istimewa)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor beras pada tahun 2025 mendatang. Langkah ini seiring dengan rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target swasembada pangan, yang dipercepat menjadi tahun 2027.

"Mudah-mudahan tahun depan kita enggak impor beras. Kalau impor pun sedikit,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

Zulhas mengatakan, bahwa pihaknya bersama Kementerian/Lembaga terkait tengah bekerja keras untuk memastikan produksi pangan lokal dapat memenuhi kebutuhan secara nasional. “Kami sedang kerja keras untuk mencapai itu," ucapnua.

Kemarin Bapak Presiden (Prabowo) sudah mengumumkan di KTT G20 dan APEC, (target) swasembada pangan bukan di 2028 tapi dimajukan ke 2027," bebernya.

“Jadi kita punya waktu 2 tahun bekerja keras,” sambungnya.

Juga dalam upaya mendukung pencapaian target swasembada pangan di tahun 2027, pemerintah berencana mengubah struktur Perum Bulog menjadi lembaga non-komersial yang tidak lagi berorientasi pada profit.

"Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi,” ungkap Zulhas.

Disebutkannya, perubahan struktur Bulog menjadi di bawah Presiden sudah disepakati. Adapun hasil final terkait perubahan struktur Bulog akan dibahas lebih lanjut beberapa waktu mendatang.

“Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa kita akan bahaskan lagi minggu depan, terus maraton," terang dia.

3 dari 3 halaman

Menko Zulhas Rapat Bareng Mendag Hingga Bos Bulog, Bahas 4 Isu Ini

Imbas Kenaikan BBM, Harga Beras Ikut Merangkak Naik — Warga saat membeli beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022). Kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak pada melonjaknya harga beras di Pasar Induk Cipinang hingga Rp 2.000 - Rp 3.000 per kilogram akibat bertambahnya biaya transportasi. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi terkait peraturan di bidang pangan, pada Kamis (21/11). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Direktur Utama BULOG, Wahyu Suparyono.

"Kita menyelesaikan rapat koordinasi pertama, di mana ada beberapa usulan mengenai Peraturan Presiden, (Perpres)" kata Zulhas kepada wartawan di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

Zulhas menerangkan, usulan yang dimaksud terkait perubahan Perpres tentang neraca komoditas, Perpres penyaluran pupuk subsidi, Perpres perubahan kewenangan Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia, serta penyuluhan pertanian.

"Nah tadi memang tidak mudah ternyata ada Undang-Undang, ada aturan otonomi daerah dan lain-lain, sehingga baru tadi kita selesaikan," kata Zulhas.

Rapat tersebut menghasilkan 4 kesepakatan yaitu kewenangan neraca komoditas yang kini tidak hanya masuk dalam lingkup kerja Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, tetapi juga masuk dalam Badan Pangan Nasional.