Pemerintah Tak Kompak, Kecelakaan Truk Kelebihan Muatan Terjadi Tiap Hari

Pengusaha minta penundaan kebijakan zero odol — Sejumlah truk melintasi ruas jalan tol Tangerang-Jakarta, Kota Tangerang, Banten, Rabu (2/3/2022). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pemberlakuan penuh kebijakan bebas truk kelebihan muatan (over dimension overload/ODOL) diundur menjadi tahun 2025. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Beragam kasus viral yang diakibatkan oleh truk berlebih muatan, atau Over Dimension Overload atau truk ODOL masih terus bermunculan dari berbagai daerah. Kecelakaan lalu lintas akibatnya terjadi baik di jalan raya maupun jalan tol.

Bahkan, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, angka kecelakaan akibat truk obesitas tersebut masih belum turun sejak beberapa tahun ke belakang. Ia mengaku masih menerima laporan terkait itu dari pihak kepolisian di berbagai daerah, setiap hari.

"Itu tiap hari kecelakaan, truk tiap hari kecelakaan. Saya kan sering dapat laporan dari daerah-daerah, teman-teman polri. Tiap hari kecelakaan. Cuman enggak viral karena enggak ada yang meninggal, dan daerahnya pelosok," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di KSPN Danau Toba.

Penyakit Lama

Menurut dia, penyakit lama ini masih belum juga terobati gara-gara aparat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum akur. Selain itu, ego sektoral lintas kementerian terkait juga membuat penanganan truk ODOL semakin runyam.

"Gausah jauh-jauh, Kementerian Perhubungan aja tidak satu suara menangani ODOL. Kementerian Perhubungan dulu satu suara. Jangan sendirian. Ajak (Ditjen) Perkeretaapian, ajak Laut, enggak ada satu suara," pinta Djoko.

"Kementerian Perindustrian nampaknya agak alergi terhadap Kementerian Perhubungan. Ya enggak apa-apa kalau enggak suka, oke. Sekarang kontribusinya dalam rangka ODOL apa buat negara? Dia punya program toh, ya apa? Usulkan sana. (Kementerian) Perdagangan juga usulkan," desaknya.

2 dari 2 halaman

Kemenhub Bisa Kompak

Namun terpenting, ia berharap Kemenhub bisa kompak terlebih dulu secara internal, mulai dari tingkat menteri hingga jajaran eselon I dan II. Di sela-sela omongannya, Djoko turut mempertanyakan kebijakan Menteri Perhubungan terdahulu, yang telah memanggil beberapa nama dari pihak kepolisian untuk mengisi posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat.

Adapun di era kepemimpinan Menhub Budi Karya Sumadi, jabatan eselon I di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tersebut dipegang oleh beberapa nama polisi berpangkat tinggi. Mulai dari Budi Setiyadi, Hendro Sugiatno, hingga Risyapudin Nursin. Namun, semuanya belum bisa menuntaskan persoalan truk ODOL.

"Yang penting tuh kompak dulu aja lah. Masa dari 2017 sampai sekarang enggak beres-beres urusin kayak gitu. Sudah tiga polisi jadi Dirjen (Hubdat), gitu aja. Mau berapa polisi. Masa semua polisi jadi dirjen, enggak menterinya sekalian?" pungkas Djoko sembari tertawa.