Penyelesaian Truk Berlebih Muatan Tunggu Wejangan Prabowo

Pengusaha minta penundaan kebijakan zero odol — Sejumlah truk melintasi ruas jalan tol Tangerang-Jakarta, Kota Tangerang, Banten, Rabu (2/3/2022). Apindo mengatakan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan (over dimension overload/ODOL) akan sulit dilaksanakan pada 2023 karena ekonomi terpuruk akibat covid-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengaku gemas dengan persoalan truk berlebih muatan alias Over Dimension Overload (ODOL). Lantaran penyelesaiannya mandek di tingkat pemerintah hingga eksekusi lapangan.

Untuk itu, ia menanti arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar truk obesitas tak lagi berkeliaran di jalan. Sehingga mengakibatkan angka kecelakaan lalu lintas daripadanya yang terus meningkat.

"Kita tunggu (pernyataan) presiden masalah keselamatan. Harus, enggak bisa (yang lain). Kita keselamatan tuh enggak pernah turun loh, di darat maupun perairan. Naik terus angkanya," tegas Djoko saat berbincang dengan Liputan6.com di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Sumatera Utara.

Pasalnya, Djoko sudah habis kesabaran menunggu tindakan dari jajaran menteri terkait. Semisal Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi hingga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

"Saya gregetnya kok enggak ngomong-ngomong, saya nunggu Pak Menhub nantinya bagaimana statemennya, kita tunggu. Pak AHY juga (ngomong) bisa ngatasi ODOL, kita tunggu lagi," ungkap dia.

"Itu ada 12 kementerian itu yang terlibat. Bisa pendek? Bisa. Asal Presiden (Prabowo) bilang, kerjakan, enggak usah cawe-cawe," seru Djoko.

2 dari 2 halaman

Truk ODOL Bukan Perkara Gampang

Truk kelebihan muatan atau Overdimension and Overload (odol) melintas di jalan tol. (Istimewa)

Menurut dia, persoalan truk ODOL ini bukan perkara gampang. Lantaran beberapa instansi lain semisal Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, hingga kelompok pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) belum rela truk angkutan barang ditindak.

Selain itu, banyak kepentingan lain yang membuat truk berlebih muatan sulit ditindak. Djoko menceritakan, ia pernah usul kepada mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pengaturan terhadapnya.

"Waktu itu KSP (Kantor Staf Presiden9 sudah membuat draft pak Jokowi. Dia bilang gini orang KSP, kalau soal urusan oknum pak, presiden berani. Urusan partai pak yang berat," ucap Djoko sembari tersenyum.

Infografis Kasus Kecelakaan Bus Pariwisata Saat Study Tour. (Liputan6.com/Abdillah)

Kementerian Perhubungan
Organisasi
Kementerian Perhubungan adalah sebuah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Perhubungan
Pungli
Publik
Pungli adalah singkatan dari pungutan liar.
Lihat Selengkapnya
Pungli
Prabowo Subianto
Tokoh
H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo adalah seorang pengusaha, politisi, dan mantan perwira TNI Angkatan Darat.
Lihat Selengkapnya
Prabowo Subianto
truk kelebihan muatan
Truk ODOL
truk
Truk Obesitas
Kecelakaan
Prabowo
Special Content
Artikel Pilihan