Kelanjutan Program Inpres Jalan Daerah Tunggu Kunjungan Kerja Luar Negeri Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kelanjutan pelaksanaan Instruksi Presiden atau Inpres Jalan Daerah (IJD) pada 2025 masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun program Inpres Jalan Daerah ini diinisiasi oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023. Ini diterbitkan dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk beberapa tujuan, mulai dari mendorong ekonomi hingga menurunkan biaya logistik.

Dody menyampaikan, kelanjutan pembangunan IJD juga selaras dengan tujuan utama Prabowo, yakni kemakmuran rakyat yang akan diwujudkan melalui program Asta Cita, terutama di bidang ketahanan pangan.

"Setelah Presiden kembali dari luar negeri, akan saya laporkan (mengenai rencana keberlanjutan IJD). Terlebih, IJD menjadi salah satu infrastruktur konektivitas yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dengan pasar," kata Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/11/2024).

Menurut dia, IJD menjadi salah satu program infrastruktur prioritas yang penting untuk dilanjutkan. "Tidak hanya karena kami melihat manfaat yang besar untuk masyarakat sekitar, tapi kami juga melihat masih banyak sentra produksi yang kesulitan untuk mencapai kota terdekat. Sehingga, menyebabkan harga drop dan petani tidak mendapat keuntungan," imbuhnya.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali Gunadi Antariksa mengatakan, tujuan pelaksanaan IJD untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur.

"Di Provinsi Jawa Timur, kemantapan jalan nasional sepanjang 2.259 km adalah 96 persen. Sementara, jalan provinsi sepanjang 1.671 km, kemantapannya 86 persen. Dan untuk jalan kabupaten/kota sepanjang 35.499 km, kemantapannya 74 persen," ujar Gunadi.

2 dari 4 halaman

Pilih Sesuai Prioritas

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2023 di Bali. Peninjauan dilakukan di ruas Jalan Lembean-Langgahan, Kabupaten Bangli, yang memiliki total panjang 8,61 km. (Dok. Kementerian PU)

Oleh karena itu, Kementerian PU melalui BBPJN Jawa Timur-Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga telah melaksanakan program IJD Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

"Pada TA 2023, terdapat 35 ruas jalan sepanjang 275,5 km yang tersebar di 22 kabupaten di Jawa Timur. Termasuk 2 jembatan dengan total panjang 185 m. Total anggarannya sebesar Rp 925,5 miliar. Sementara, pada TA 2024 terdapat 15 ruas jalan sepanjang 51 km dengan anggaran Rp 289,5 miliar yang tersebar di 19 kabupaten/kota,' urainya.

Gunadi menambahkan, pengusulan ruas IJD yang akan ditangani dilakukan oleh Kementerian PU bersama dengan DPR RI.

"Ada proses usulan dari Pemerintah Daerah dan DPR untuk kemudian kami evaluasi dan pilih sesuai prioritas dan kesiapan pelaksanaan. Mudah-mudahan dapat mempermudah konektivitas masyarakat, serta dapat mendukung sentra produksi pertanian yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat," tuturnya.

3 dari 4 halaman

Sejak 2019, Realisasi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Daerah Jauh dari Harapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan penyelesaian pembangunan 22 ruas jalan sepanjang 165 km yang ditangani dengan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (13/5/2024). (Dok. Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengungkapkan jika realisasi pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten dan kota sejak 2019 hingga 2023 masih jauh dari harapan.

Padahal, dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) realisasi tersebut diharapkan bisa tercapai pada 2024.

Tercatat dari sasaran pembangunan jalan 431.426 km, target pada 2023 baru bisa terealisasi 63 persen. Padahal baseline pada 2019 mencapai 57 persen.

“Jalan kabupaten/kota ini sulit mungkin dicapai, makanya ada inpres (instruksi presiden) terkait jalan,” kata Suharso dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

Dalam prognosa 2024 berdasarkan pagu indikatif kemantapan jalan kabupaten/kota baru mencapai 64 persen. Padahal berdasarkan target RPJMN 2020-2024 harus terealisasi 65 persen dari sasaran.

Selanjutnya, kondisi mantap jalan provinsi sasarannya sepanjang 47.603 km. Dari baseline 68 persen, target di tahun 2023 sebesar 73 persen.

Kemudian dalam prognosa 2024 berdasarkan pagu indikatif mencapai 74 persen. Sedangkan dalam target RPJMN 2024 harus mencapai 75 persen.

Sehingga untuk mencapai target RPJMN, pemerintah mengeluarkan Inpres Jalan Daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp32,7 triliun di tahun 2023 dan Rp50 triliun di tahun 2024 mendatang.

4 dari 4 halaman

Target Pembangunan Jalan Tol Sulit Dicapai

Di sisi lain, target pembangunan jalan tol dalam RPJMN 2024 dirasa sulit tercapai dalam 2 tahun. Jalan tol yang sudah dibangun dalam sampai tahun 2019 yakni 1.298 km.

Namun sampai tahun 2023, ditargetkan jalan tol yang terbangun baru 568 km. Dalam prognosa 2024 berdasarkan pagu indikatif yakni 1.513 km. Padahal target dalam RPJM mencapai 2.500 km.

Target pembangunan jaan tol sulit dicapai karena keterbatasan finansial badan usaha jalan tol. Terutama PT Hutama Karya untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Adapun saat ini pemerintah menyiapkan pembiayaan melalui skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) dan dukungan konstruksi oleh Pemerintah.

Reporter: Anisyah Alfaqir

Sumber: Merdeka.com