Hapus Subsidi BBM, Jakarta Diusulkan Jadi Tempat Percontohan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, sepakat jika subsidi BBM untuk produk seperti Pertalite (RON 90) dihapus. Implementasi kebijakannya bisa dimulai secara bertahap dari Jakarta.

Djoko mengatakan, pengembangan moda angkutan umum jadi salah satu syarat utama jika Indonesia benar-benar ingin menjadi negara maju. Namun, motor sejauh ini masih jadi kendaraan paling banyak dipakai dan disukai masyarakat Indonesia.

"Kita sudah kebablasan sepeda motor. Sepeda motor kita sudah 84,5 persen. Harus ada moratorium untuk sepeda motor, di daerah tertentu," seru Djoko saat berbincang dengan Liputan6.com di KSPN Danau Toba, dikutip Sabtu (23/11/2024).

Di sisi lain, ia sebenarnya melihat masyarakat Indonesia bisa diajak berpindah ke angkutan umum sebagai moda utama transportasinya. Sebagai contoh warga Jakarta, yang kini dimudahkan dengan adanya moda trasnportasi umum terintegrasi.

"Paling gampang saya bilang Jakarta. Jakarta angkutan umum sudah meng-cover 89,5 persen. Negara maju dunia juga gitu. Artinya sudah sanggup lah dia. Jalan di Jakarta 500 meter, dapat angkutan umum," kata Djoko.

Sayangnya, warga Jakarta juga masih banyak bergantung pada sepeda motor. Djoko menyebut, hanya sekitar 10 persen saja dari populasi yang mau beralih ke transportasi umum, lantaran sudah terlalu nyaman dengan sepeda motor.

Kondisi ini diperkuat oleh masih besarnya suntikan subsidi BBM untuk beberapa produk bahan bakar yang banyak dipakai, semisal Pertalite. Alhasil, sepeda motor masih banyak dipakai lantaran lebih praktis, dan untuk beberapa kelompok, secara ongkos jauh lebih hemat daripada menggunakan transportasi umum.

"Subsidi BBM kita itu 93 persen dikonsumsi oleh orang mampu. Saya enggak bilang orang kaya loh. Orang mampu berarti tidak berhak, tidak kaya, tapi mampu beli sepeda motor," ujar Djoko.

"Itu harus dihilangkan untuk subsidi motornya. Harus Jakarta dulu (sebagai pilot project). Nanti baru kota lainnya, jadi bertahap," pinta dia.

2 dari 4 halaman

Skema Penyaluran Subsidi BBM Bakal Diubah

Adapun skema penyaluran subsidi BBM ke depan diisukan bakal diubah, dari sebelumnya berbasis komoditas menjadi bantuan tunai langsung (BLT) masyarakat yang berhak.

Menanggapi itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut itu sebenarnya telah diwacanakan sejak beberapa waktu lalu, namun belum kunjung tereksekusi.

Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran akan segera rampung. Ia pun meminta publik bersabar akan realisasinya. "Menyangkut harga dan pembatasan BBM, sebenarnya hampir selesai. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan," ucapnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Bahlil mengungkap alasan mengapa realisasi dari kebijakan itu terhitung lama. Pasalnya, pemerintah tidak bisa asal dalam melakukan eksekusi kebijakan untuk kepentingan umum.

"Yang jelas nanti akan kami umumkan apa yang akan kami lakukan. Yang jelas baik untuk negara, baik untuk masyarakat. Jangan sampai seperti makan bubur, lebih cepat lebih baik, kalau masih panas kita makan, melepuh lidah kita nanti," bebernya.

3 dari 4 halaman

Skema Baru Subsidi BBM dan Listrik Nyaris Rampung, Ini Bocorannya

20160315-Hore, Harga BBM Pertamina Turun Rp 200 Per Liter-Jakarta — Pengendara motor mengisi kendaraannya dengan BBM di salah satu SPBU, Jakarta, Selasa (15/3). Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) umum Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Pertalite Rp 200 per liter. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan formula atau skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sudah hampir selesai, tinggal menunggu Presiden Prabowo Subianto pulang ke Indonesia untuk menyampaikan laporan secara komprehensif.

"Subsidi BBM udah hampir final skemanya. Kita nanti tunggu Bapak Presiden balik. Kami akan laporkan secara komprehensif ke Bapak Presiden," kata Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Dikatakannya setelah dirinya melaporkan skema tersebut kepada Presiden Prabowo, ia segera mengumumkan formulasi atau skema distribusi subsidi BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran.

"Setelah itu saya akan mengumumkan kepada teman-teman wartawan," kata Bahlil.

Selain itu, ia mengatakan, malam ini dirinya akan pergi ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk menemani Presiden Prabowo dalam lawatannya ke luar negeri yang sudah terhitung sejak tanggal 8--24 November.

"Saya malam ini akan ikut berangkat ke Uni Emirat Arab untuk mendampingi Bapak Presiden," kata Bahlil.

Diketahui sebelumnya Bahlil mengungkapkan ada tiga skema penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik agar tepat sasaran. Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

4 dari 4 halaman

Opsi Kedua

Antrean Kendaraan Jelang Pemberlakuan Kenaikan BBM di SPBU Cinere — Antrean kendaraan warga mengisi BBM Pertalite sebelum pemberlakuan harga resmi jam 14.30 kenaikan BBM pada salah satu SPBU di kawasan Cinere, Depok, Sabtu (3/9/20222). Hari ini pemerintah secara resmi menaikkan BBM Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter. (merdeka.com/Arie Basuki)

Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini dilakukan untuk menahan laju inflasi. Sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT, serta alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

Adapun ketiga formula tersebut dikatakan Bahlil bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran subsidi yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran.

"Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil Lahadalia di Jakarta, Minggu (3/11).