Bawa INA Mendunia, Prabowo Mau Belajar Sovereign Wealth Fund ke UEA

Liputan6.com, Jakarta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan ketertarikannya untuk bisa belajar dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk memperbesar kapasitas Sovereign Wealth Fund Indonesia Investment Authority (SWF INA), sehingga dapat menguatkan perekonomian negara.

Hal itu disampaikan Prabowo kepada Presiden PEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) dalam kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan Qasr Al Watn, Abu Dhabi, Sabtu (23/11).

"Kami pernah dibantu dalam mendirikan sovereign wealth fund kami yang sekarang INA. Tapi sekarang kami ingin memperbesar ini, kami ingin membuat sovereign wealth fund kami jauh lebih besar, dan kami juga ingin belajar dari pengalaman Uni Emirat Arab," kata Prabowo dalam tayangan yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu.

Peran PEA dalam operasional SWF Indonesia yakni INA termasuk besar pada 2021, dengan memberikan dana sebesar 10 miliar dolar AS melalui INA. Dalam hal ini, PEA menjadi negara yang paling besar memberikan investasi melalui INA dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang terlibat seperti Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Jepang.

Kapasitas SWF INA

Agar INA bisa berjalan lebih optimal, maka Presiden tertarik untuk belajar membesarkan kapasitas SWF INA dari PEA. Hal itu didasari juga dengan fakta kepemimpinan Presiden MBZ yang mampu memajukan pembangunan negaranya.

"Kami di Indonesia memandang Yang Mulia sebagai pemimpin yang sangat berhasil, pemimpin yang punya visi jauh ke depan, yang sudah terbukti membawa kemajuan modernisasi yang sangat pesat kepada negara Emirates, dan kami ingin belajar dari Yang Mulia," ujar Prabowo.

Selain INA yang mengelola investasi negara di Indonesia, melalui Kabinet Merah Putih besutan Presiden Prabowo dibentuk juga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Kepala Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan Danantara memiliki tugas serupa dengan INA, namun badan ini memiliki cakupan yang lebih luas karena juga mengelola investasi negara di luar APBN.