Pemerintah Hapus Retribusi Daerah Buat Rumah Murah, Berlaku Akhir Tahun Ini!

Pemerintah Turunkan Uang Muka Rumah Bagi MBR — Pengunjung mendapatkan penjelasan saat pameran properti di Jakarta, Kamis (21/11/2019). Pemerintah mempermudah akses kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menurunkan persyaratan uang muka atau down payment (DP). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan aturan baru yang membebaskan pungutan retribusi untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mulai berlaku Desember 2024. Tito memberikan tenggat waktu satu bulan kepada kepala daerah untuk menerbitkan ketentuan tersebut.

Aturan ini akan menghapus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.

Rumah di DKI Jakarta Wajib Bayar Retribusi Kebersihan per 2025, Segini Tarifnya

Nantinya, ketentuan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang diterbitkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota di masing-masing daerah.

"Pengaturan dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), bukan Perda. Kalau Perda harus melalui DPRD, tapi Perkada cukup ditetapkan oleh kepala daerah, jadi lebih simpel," jelas Tito dalam peluncuran aturan tersebut di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Implementasi Cepat dan Tepat Sasaran

Tito menegaskan, Kemendagri telah menyiapkan template untuk memudahkan kepala daerah menyusun Perkada. Ia juga memberikan batas waktu satu bulan untuk penyelesaiannya.

"Kita akan kirimkan template Perkada itu. Setelah dikirim, daerah harus menyelesaikan Perkada-nya dalam waktu satu bulan," tegasnya.

Dengan diterbitkannya Perkada tersebut, pembangunan rumah murah untuk MBR akan bebas dari BPHTB dan retribusi PBG, sehingga kebijakan ini dapat mulai berlaku pada Desember 2024.

Kebijakan Pro Rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang turut hadir, menegaskan bahwa penghapusan pungutan ini merupakan langkah nyata mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.

"Jika Perkada selesai Desember, kebijakan ini bisa langsung diterapkan sebelum pergantian tahun," ujarnya.

Kesepakatan ini, lanjut Maruarar, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh menteri mengutamakan kebijakan pro-rakyat yang cepat dan inovatif.

"Kami diminta membuat kebijakan yang cepat, pro-rakyat, inovatif, dan berani. Ini salah satu kebijakan tercepat diambil pemerintah dalam waktu kurang dari 40 hari sejak kabinet dilantik," ungkap Maruarar Sirait.

2 dari 2 halaman

Pungutan yang Dihapus

Pemulihan Ekonomi Nasional Lewat Rumah Bersubsidi — Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/2/2021). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. meyakini tahun ini menjadi tahun pemulihan bagi sektor properti khususnya rumah tapak. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Keputusan ini, yang tertuang dalam SKB 3 Menteri, ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Selain penghapusan BPHTB dan retribusi PBG, waktu penerbitan izin PBG juga dipangkas dari 28 hari menjadi maksimal 10 hari.

"Langkah ini diharapkan mempercepat pembangunan perumahan bagi masyarakat, khususnya MBR," tambah Tito.

Namun, ia mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan Perkada ini. Penghapusan pungutan hanya berlaku untuk pembangunan rumah bagi MBR, sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Hari Ini, Indeks Harga Saham Gabungan Ditutup Menguat 0,86 Persen

Para penumpang melihat papan elektronik yang menampilkan penerbangan yang dibatalkan di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu 13 November 2024. (SONNY TUMBELAKA/AFP)

Nuraeni begitu bahagia. Ibu berusia 52 tahun itu dari hasil kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Berawal dari jualan es teh manis yang dititipkan di kantin-kantin sekolah, ia sekarang bisa membuka warung sendiri. Sebelum usahanya berkembang seperti sekarang, Eni menceritakan awal merintis usahanya. Setelah usaha jualan es teh manis, ia memberanikan diri meminjam uang sebesar Rp 2 juta pada PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Produk Pembiayaan Kelompok Mekaar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pra-sejahtera pelaku Usaha Ultra Mikro. Uang hasil pinjaman, Eni kemudian membelikannya sebuah kulkas freezer agar bisa menambah keuntungan dari jualan es teh manis. Makin hari usahanya terus berkembang. Hingga Eni terpikir berani membuka usaha warung sendiri. "Alhamdulillah. Selain es teh manis, saya juga ada minuman-minuman, mie. Sekarang saya sudah bisa buka warung di rumah," kata Eni saat berbincang di kediamannya Jakarta. (Foto: Dokumentasi BRI)

Tito Karnavian
Pejabat
Komjen Pol Tito Karnavian adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Lihat Selengkapnya
Tito Karnavian
Maruarar Sirait
Politisi
Maruarar Sirait ialah seorang politikus fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Lihat Selengkapnya
Maruarar Sirait
retribusi
Rumah Murah
MBR
BPHTB
rumah
Mendagri