Mentan Sikat 27 Perusahaan Pupuk Nakal, Petani Bisa Rugi Rp 3,2 Triliun

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menindak 4 produsen pupuk swasta yang kedapatan curang. Yakni, dengan menyalurkan pupuk palsu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi merugikan petani sekitar Rp 600 miliar.

Amran mengatakan, para produsen dan penyalur tersebut memberikan pupuk ke petani tidak sesuai standar pengadaan pupuk yang diatur Kementan. Keempatnya merupakan perusahaan swasta.

"Hari ini kami umumkan ada 4 perusahaan pengadaan pupuk yang tidak memenuhi syarat dan 4 itu kami blacklist," tegas Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dia menerangkan, keempatnya merupakan penyalur pupuk NPK setelah menang tender lelang Kementan. Setelah kedapatan pupuk yang disalurkan merupakan pupuk palsu, pihaknya akan menyetorkan berkas perkara ke aparat penegak hukum.

Atas uji kadar yang dilakukan, didapat kalau pupuk yang diberikan ke petani memiliki kadar jauh lebih sedikit dari standar yang ditentukan. Aturannya, kadar NPK minimal dalam pupuk sepatutnya sebesar 15 persen.

"Kemudian, kami akan kirim berkasnya ke penegak hukum. Karena itu bukan pupuk (asli) yang dikirim, kandungan NPK-nya itu hanya nol koma dari standar 15 persen," urainya.

Lebih lanjut, dia mengungkap kalau petani dirugikan atas beredarnya pupuk palsu tersebut. Angkanya ditaksir mencapai Rp 600 miliar.

Amran menghitung, setiap hektare lahan yang digarap petani memerlukan biaya setidaknya Rp 19 juta per hektare. Biaya tersebut termasuk untuk pembibitan hingga pembelian pupuk.

"Karena petani mengeluarkan biaya untuk pengolahan tanah, pembibitan, pupuk dan seterusnya itu kurang lebih per hektare Rp 19 juta per hektar," kata dia.

"Artinya apa? pupuk palsu itu merugikan total petani kita kurang lebih Rp 600 miliar," sambung Mentan Amran.